TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemprov Jateng berkomitmen meningkatkan tata kelola dan pengawasan Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK). 

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyiapkan komisaris-komisaris berkompeten untuk mengisi kekosongan, khususnya posisi komisaris utama.  

Sekda Jateng, Sumarno mengungkapkan bahwa banyak jabatan komisaris di BPR BKK yang saat ini kosong. 

“Kami sedang menyiapkan calon dari Pemprov Jateng untuk mengisi posisi tersebut."

"Mereka mengikuti capacity building dan assessment dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar siap menjalankan tugas sebagai komisaris,” jelasnya dalam Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK di Semarang, Senin (18/11/2024).  

Menurut Sumarno, peran komisaris sangat penting untuk memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan di lembaga tersebut. 

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPR BKK diharapkan tidak hanya mendukung program pemerintah daerah, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian Jawa Tengah. 

“Kemajuan BPR BKK juga harus memberikan dividen yang signifikan kepada Pemprov Jateng,” tambahnya.  

Adapun Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio menjelaskan bahwa ada 14 PT BPR BKK dengan jabatan komisaris utama yang kosong. 

Proses seleksi dan rapat umum pemegang saham (RUPS) telah dilakukan, dan para calon komisaris telah mengikuti uji kelayakan di OJK. 

Secara konsolidasi, kinerja BPR BKK per Juni 2024 menunjukkan hasil positif dengan aset mencapai Rp12,5 triliun dan laba sebelum pajak Rp111,6 miliar.

 “Capaian ini terus meningkat setiap tahun,” kata Agus. (*)