Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menanggapi kabar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yang disebut menyiapkan sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun.

Diberitakan, Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serangan balik itu berupa adanya sejumlah video mengenai skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Jokowi.

Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya.

"Itu nanti kita serahin aja. Ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (29/12/2024).

Saan enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara.

Sebab, hal itu bisa diuji lewat proses hukum.

"Jadi, apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nantikan diujinya nanti dalam proses hukum," pungkas Saan.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara. 

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan Hasto Kristiyanto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elite politik di Indonesia.

Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku.

Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus dugaan suap Caleg PDIP Harun Masiku terhadap komisioner KPU RI pada Pileg 2019.

Guntur menyebutkan, video-video yang akan diungkap oleh Hasto menunjukkan tindakan para elite politik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

“Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Ia mengungkapkan, waktu publikasi video itu ke publik akan bergantung pada momentum yang dipilih oleh Hasto.

 “Dipublikasikannya tergantung saudara Sekjen, bisa kapan saja,” sambungnya.

Guntur memberikan contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya untuk mengkriminalisasi eks calon presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi.

Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.

“Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ada soal petinggi penegak hukum yang kewenangannya disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa,” kata Guntur.

Guntur mengklaim bahwa skandal yang akan diungkap oleh Hasto lebih bombastis dibandingkan dengan kasus Watergate di Amerika Serikat.

“Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” jelasnya.