Kepala BNPB Kembali Soroti Pentingnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana

Pimpin Rakor Penanganan Bencana Hidrometeorologi Basah di Sulsel

POS-KUPANG.COM, MAKASSAR - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.,  menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana sebagai prioritas utama dalam setiap fase penanggulangan bencana, seperti siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Hal ini disampaikan Suharyanto saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Basah di Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (2/1/2025). 

“Misalnya dalam fase tanggap darurat berarti kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini yakinkan betul terpenuhi secara maksimal itu intinya, salah satunya di fase tanggap darurat. Kalau membuat posko dan lainnya tambahan, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi seperti makan, minum, air bersih,dan pakaian,” ujar Suharyanto. 

Pada arahannya, Suharyanto mengatakan, agar pimpinan daerah memperhatikan setiap tahapan atau langkah-langkah dalam fase penanggulangan bencana mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi rehabilitasi dan rekonstruksi supaya berjalan optimal. 

Suharyanto melanjutkan, apabila dalam setiap fase tersebut pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB, itu dapat dilakukan dan dimaksimalkan agar penanganan darurat dapat berjalan optimal serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan baik. 

Dirinya juga mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dalam menangani bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan ini. Guna meminimalisir dampak dari bencana tersebut, diharapkan dari rakor ini setiap daerah dapat menyatukan kesiapan dan visi dalam mencegah bencana khususnya di awal tahun 2025. 

“Ada 16 daerah sudah terjadi bencana dan menetapkan statusnya tapi karena kesiapan pemdanya maka itu bisa ditangani. Agar tidak terjadi lebih luas di tahun 2025, maka kita laksanakan rakor ini untuk menyatukan gerak langkah, kesiapan dan seandainya memang ada cuaca ekstrem kita lakukan intervensi sehingga bencananya selesai saja di 16 kabupaten/kota dan daerah lain tidak terjadi,” terang Suharyanto. 

Menko PMK tekankan pencegahan bencana

Selain Kepala BNPB, rapat tersebut juga dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc dan juga dihadiri oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, dan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan. 

Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menyoroti pentingnya pencegahan bencana dengan mengurangi risiko bencana, salah satunya melalui kesiapan infrastruktur fisik. Menurutnya, infrastruktur fisik memiliki pengaruh dalam mengurangi risiko bencana. 

“Kita saat ini ibaratnya tidak sedang berbicara siapa paling cepat memadamkan api, tapi mencegah kebakaran terjadi. Ada jangka menengah dan jangka panjang, karena bencananya sebentar tapi dampaknya bisa panjang terhadap masyarakat,” ujar Pratikno. 

Pada kesempatan itu juga, Pratikno mengatakan selain menyiagakan infrastruktur juga disiagakan aparat dan masyarakat serta dukungan infrastruktur untuk korban seperti pengungsian dan kelistrikan. 

“Kita siapkan semuanya agar dampak dari bencana yang terjadi bisa seminimum mungkin,” tambah Pratikno. 

Rapat tersebut diselenggarakan sebagai upaya bersama dalam merespons bencana hidrometeorologi basah yang melanda kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan pada periode November-Desember 2024. Sedikitnya ada 16 kabupaten/kota yang saat ini menetapkan status tanggap darurat, sementara delapan kabupaten/kota siaga darurat. 

Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Pinrang, Sidenreng Rappang, Luwu Timur, Bantaeng, Sinai, Wajo, Jeneponto, Kota Parepare, Kota Palopo, Enrenkeng, Takalar, Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja, dan Bulukumba. Sementara daerah yang menetapkan siaga darurat di antaranya Soppeng, Barru, Selayar, Maros, Kota Makassar, Gowa, Bone, serta Pangkajene dan Kepulauan. 

Dukungan Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat melalui BNPB juga menyerahkan bantuan peralatan dan dukungan dana operasional kepada masing-masing daerah dengan total bantuan mencapai Rp 14.495 miliar.

Adapun rincian bantuan yang diberikan meliputi tenda pengungsi 2 set, tenda keluarga 10 unit, paket sembako 200 paket, makanan siap saji 100 paket, hygiene kit 100 paket, matras 200 lembar, selimut 200 lembar, pompa alkon 1 unit, dan karung bahan banjiran 100 lembar, serta masing-masing dana operasional sebesar Rp 200 juta untuk kabupaten/kota dengan status Tanggap Darurat, Pemprov Sulsel, Polda Sulsel, Kodam XIV Hasanuddin, dan Lantamal IV. Sedangkan Rp 150 juta untuk kabupaten/kota dengan status Siaga Darurat. 

“Barang-barang bantuan yang diberikan cukup signifikan kalau dirupiahkan hampir sampai 15 miliar dalam bentuk barang dan anggaran operasional tapi tentunya anggaran itu kalau dampaknya bencana di Sulawesi Selatan bisa dikurangi, maka saya kira anggaran itu cukup layak untuk memitigasi,” tutup Suharyanto. 

Demikian siaran pers BNPB yang dibagikan Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.