TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp 10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

"Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain," ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat, Senin (6/1/2025).

Meutya bilang, menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah. Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia," ujar dia.

"Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai," sambungnya.

Untuk informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Seperti diketahui, dalam penerapan program MBG melibatkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasional di seluruh Indonesia.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan Mahardan kepada awak media, Minggu (5/1/2025).

Dalam data yang dibagikan Badan Gizi Nasional RI, wilayah SPPG atau dapur operasional itu telah tersebar di beberapa wilayah mulai dari Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta, Banten, Bali, hingga Gorontalo.

Kemudian ada juga beberapa titik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat serta Sumatera Utara. Dalam data tersebut, setiap SPPG atau dapur operasional di setiap Provinsi itu akan tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota.