TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (7/1/2025) sekitar pukul 15.45 WIB.
Pertemuan ini akan membahas berbagai isu terkait persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Menurut Dasco, kepastian pertemuan itu disampaikan langsung dari Sekretaris Kabinet (Seskab), Mayor TNI Teddy Indra Wijaya.
"Ini saya baru WhatsApp dapat dari Seskab, walaupun enggak lama hari ini, Panja Haji bisa diterima oleh presiden jam 15.45 WIB," kata Dasco.
Pernyataan Dasco disambut tepuk tangan sejumlah anggota Komisi VIII DPR yang hadir dalam rapat tersebut.
Dasco menjelaskan, pertemuan ini menjadi momen penting bagi Panja Haji untuk menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Presiden.
Beberapa di antaranya adalah permintaan penambahan kuota haji untuk lanjut usia (lansia), peningkatan jumlah petugas haji, serta percepatan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pelaksanaan haji.
"Jadi nanti biar mendorong Keppres, kemudian langsung menyampaikan masalah lobi pemerintah soal kuota haji lansia, kemudian meminta pemerintah mendorong supaya petugas haji tambah banyak kan begitu, dan lain-lain," ujar Dasco.
Diketahui, Panja Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M.
DPR dan pemerintah sepakat Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat panja di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Adapun total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79, turun dari tahun 2024 yang sebesar Rp 93.410.286
Dari total BPIH, nantinya yang akan dibayarkan jamaah atau Bipih sebesar Rp 55.431.750, sisanya ditanggung dari nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebesar Rp 34.073.267 dengan persentase Bipih 62 persen dan nilai manfaat 38 persen.
