WARTAKOTALIVE.COM, GROGOL PETAMBURAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama jajaran terkait bakal mengelola material bekas bedeng-bedeng warga di kolong tol Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Pasalnya, limbah yang kebanyakan berupa triplek, kayu-kayu, dan bekas furnitur itu, sangatlah menggunung usai pembersihan dilakukan.

Walhasil, Pemkot Jakbar membawa limbah itu ke Bank Sampah di TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Sementara sebagian lainnya, dibawa ke wilayah Bambu Larangan, Kalideres, Jakarta Barat.

"Kami terjunkan dengan 16 truk (untuk angkut sampah bongkahan). Kami upayakan 2 rit (perjalanan) kalau memungkinkan," kata Camat Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Agus Sulaeman kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Menurut Agus, nantinya sampah-sampah tersebut tidak akan dibuang begitu saja.

Melainkan, akan didaur ulang menjadi barang lain yang bermanfaat.

"Di daur ulang, diproses untuk menjadi kompos yang kayu-kayu," jelas Agus.

Dia memastikan, pembersihan kolong tol Angke sudah selesai dilakukan pada Selasa (7/1/2025).

Selanjutnya, pihaknya bersama jasa marga tengah membuat pagar panel di sepanjang jalan banjir kanal barat (BKB) untuk mencegah warga kolong kembali datang.

Apabila di kemudian hari ditemukan warga yang kembali datang dan membangun hunian di kolong tol Angke, Agus memastikan pihaknya tak akan tinggal diam.

Dia akan menggandeng Satpol PP dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk menangani mereka.

"Jadi secara rutin Satpol PP monitor di posko itu. Kemudian andai kata masih terdapat orang-orang yang tinggal di situ, terutama membangun, kami akan langsung bekerjasama dengan Satpol PP dan Dinsos untuk dibawa ke Dinas Sosial," tegas Agus.

Adapun terkait warga yang diduga masih menggelandang, Agus menyebut jika pihaknya bersama Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcakpil) Jakarta Barat, telah melakukan pendataan dan membuatkan mereka Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Yang mana, warga yang telah ber-KTP itu nantinya akan diberikan rumah susun (rusun) di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Utara.

"Warga non NIK, kemarin sesuai dengan laporan dari Kasat Dukcakpil, sudah menerbitkan kurang lebih 28 KTP yang non NIK, itu baru kepala keluarganya aja. Mungkin nnti akan dibreakdown anak istrinya," ujar Agus.

Menurutnya, pihaknya tak memaksa apabila warga dengan non-NIK menolak rusun dan memilih tinggal di tempat lain.

Namun, Agus memastikan jika pihaknya sudah menawarkan fasilitas rusun tersebut.

"Kami enggak paksa, yang pasti dari kami udah difasilitasin, kalau dia enggak mau, itu hak dia," pungkasnya. (m40)