TIMESINDONESIA, MALANG – Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menegaskan, kegiatan Sambang Desa Malang Makmur yang diinisiasi Bupati Malang, HM Sanusi, menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
"Dalam kegiatan Sambang Desa ini, pemerintah Kabupaten Malang hadir untuk melihat potensi yang ada di desa. Dimana, Pak Bupati dan anggota dewan di dapil masing-masing juga akan tahu, mana yang (harus) jadi prioritas dan skala prioritas dari yang ada," terang Darmadi, di sela kunjungan Sambang Desa di Ngajum, Kabupaten Malang, Kamis (9/1/2025).
Dalam setiap kunjungan sambang desa, lanjut Darmadi, pihaknya bersama Bupati Malang dan OPD jajaran juga mencatat dan merekam setiap potensi, berikut masalah yang ada. Termasuk, yang disampaikan para kepala desa saat pertemuan bersama untuk refleksi dan evaluasi.
"Yang pasti, kami akan mencatat dan merekam semua yang ada di sana (desa yang dikunjungi), untuk menjadi bahan evaluasi bersama, untuk masuk perencanaan (pembangunan) di 2026, juga pelaksanaan dari yang sudah diprogramkan di tahun 2025 ini," jelasnya.
Dari hasil kunjungan sambang desa yang sudah diikuti, kata Darmadi, didapati sebagian sudah direncanakan dan menjadi program kegiatan pada tahun anggaran 2025 ini.
Meski demikian, dari hasil evaluasi yang dilakukan, menurutnya tidak menutup kemungkinan akan menjadi program prioritas dalam perencanaan di Perubahan APBD 2025 nantinya.
"Ya, tidak menutup kemungkinan, sesuai hasil evaluasi, akan menjadi priortas program pada perubahan APBD 2025 ini. Terutama, yang terkait pemberdayaan masyarakat yang menggerakkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan yang lebih baik lagi," tandas anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dari kegiatan Sambang Desa ini, menurutnya diharapkan akan bisa dikembangkan lebih lanjut potensi yang ada di wilayah, baik sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sektor lainnya.
Selain itu, akan bisa diketahui langsung persoalan terkait infrastruktur atau fasilitas pelayanan umum, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. (*)