Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, menjawab sindiran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut lembaga antirasuah tak ada kerjaan lain karena dinilai hanya mengurus kasus  Hasto Kristiyanto .

Atas sindiran Megawati tersebut, Asep pun memberi pembelaannya.

Asep menegaskan kini KPK tengah menangani 100 perkara lebih.

Saat ini, kata dia, KPK memiliki 20 satgas dan masingmasing satgas menangani enam hingga sembilan perkara.

"Kami sedang menangani 100 perkara lebih, ini ada 20 satgas, masingmasing satgas itu antara 69 perkara yang sedang ditangani," kata Asep, dilansir Kompas TV, Minggu (12/1/2025).

Lebih lanjut, Asep menuturkan, publik bisa melihat setiap hari KPK terus bekerja untuk mengusut beragam kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya saksisaksi yang dipanggil KPK setiap harinya untuk pemeriksaan beragam perkara.

Dari pemanggilan saksi ini pun, lanjut Asep, bisa disimpulkan KPK tak hanya menangani kasus Hasto saja.

"Itu rekanrekan bisa lihat setiap hari ada saksisaksi yang dipanggil di beberapa perkara."

"Artinya bahwa kami tidak hanya menangani perkaranya Pak Hasto, tapi juga menangani beberapa perkara yang lain," terang Asep.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri buka suara terkait status tersangka yang ditetapkan KPK kepada Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDIP Harun Masiku.

Dalam pidatonya di perayaan HUT PDIP, Jumat (10/1/2025), Megawati menilai KPK tidak memiliki pekerjaan lain karena menuding Hasto terlibat dalam kasus suap.

Padahal menurut Megawati, ada banyak tersangka yang lain tapi pemberitaannya tak seramai Hasto.

"Belum lagi apa coba, oh iya KPK. Aku baru pikir opo ku yo. Loh KPK, masa enggak ada kerjaan lain. Yang dituding yang diubrekubrek hanya Pak Hasto iku wae. Ayo wartawan tulis itu."

"Karena kan sebenarnya banyak yang sudah tersangka, tapi meneng wae (diam saja)," kata Megawati dalam pidatonya di HUT ke52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat.

Lebih lanjut, Megawati menilai KPK memiliki banyak sekali tersangka lain yang belum diproses.

Namun, nyatanya KPK masih belum menetapkan tersangka lain hingga saat ini.

Megawati juga mengungkap dirinya sampai membaca koran untuk mengetahui apakah KPK sudah menetapkan tersangka lain atau belum.

"Kalau buka koran, 'mungkin ada tambahan' (tersangka). Enggak ada. Tadi saja sebelum ke sini yo ngono, eh kalikali sopo ngono yang renteprentep iku lho, kan akeh."

"Entar kalau saya yang ngomong, hehe ini tidak sopan. Masa kalian gitu saja takut? Sebenarnya takut tuh opo? Saya kan sudah ngomong itu ilusi," ungkap Megawati.

Sementara itu, Politikus Senior PDIP, Emir Moeis, meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem reformasi hukum di Indonesia.

Emir beralasan, agar tak ada lagi praktikpraktik yang digunakan aparat untuk melakukan kriminalisasi terhadap siapa pun. 

"Makanya saya mengimbau betul nih ke Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepatcepat ketatanegaraan dan hukum kita," kata Emir usai menghadiri peringatan HUT ke52 Partai di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat malam.

Dia pun meminta agar di era Presiden ke8 tidak lagi terjadi kriminalisasi dalam penetapan tersangka, termasuk pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Emir juga menyinggung kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung.

"Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tibatiba bilang kasih suap ke saya."

"Enggak pernah tahumenahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja," jelasnya.

Meski begitu, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Gerakan Pemuda Marhaenis ini menegaskan lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia. 

Namun, dia meminta Presiden Prabowo untuk menata lagi KPK dan Kepolisian agar menjadi lembaga yang profesional dan tak terimbas politik.

"KPK suatu yang bagus, tapi sebetulnya 'the man behind the gun' yang mesti dibereskan. Jadi  tergantung orangorangnya (pimpinan). Kalau orangorangnya b*******k ya rusak," tegas dia.

Emir juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memperbaiki tata kelola sistem reformasi hukum di Indonesia. 

"Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan presiden itu memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke tahun 2045," jelas dia.

Baca berita lainnya terkait Hasto Kristiyanto dan Kasusnya.