Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman, mengkritik pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyatakan bakal menyiapkan lahan 20 juta hektare untuk ketahanan pangan dan energi.
Arif pun memberikan peringatan atas rencana yang di sampaikan oleh Menhut Raja Juli Antoni tersebut.
“Saya sangat mendukung Program Ketahanan Pangan dan Energi yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo dan hal ini memang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini untuk bangkit dan maju secara ekonomi,” kata Arif kepada wartawan Minggu (12/1/2025).
Arif menegaskan, pihaknya sangat mendukung penuh Asta Cita yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, karena hal itu merupakan bagian dari ikhtiar yang apabila dijalankan dengan perencanaan yang matang maka bisa membawa dampak signifikan bagi kemandirian bangsa Indonesia.
Namun sebaliknya, jika perencanaan tersebut buruk justru bisa mengarah pada bencana ekologis.
“Kami mendukung penuh Asta Cita Presiden, karena niatnya sangat mulia bagi perbaikan untuk kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat kita, namun niat dan rencana ini tentunya harus didukung dengan perencanaan dan kajian yang matang, agar tidak berbalik menjadi bencana besar,” ujar Legislator Dapil Banten I ini.
Arif turut mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen internasional untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Dia merujuk pada beberapa lawatan Presiden Prabowo, seperti pertemuan dengan Raja Charles di Inggris dan Forum G20 di Brasil, di mana isu deforestasi dan pelestarian hutan menjadi sorotan utama.
Apa yang disampaikan Presiden Prabowo, menurut Arif, sudah sangat tepat, karena memang Indonesia memiliki peran penting sebagai paruparu dunia.
Dan tentunya warga bangsa wajib menjaga hutanhutan dengan baik untuk kelesatarian dan peradaban dunia kedepannya.
Oleh karena itu, ia mengkritik rencana Menteri Kehutanan yang dianggapnya berisiko tinggi.
“Saya mengingatkan Saudara Menteri Kehutanan agar tidak serampangan dalam menyampaikan rencana penyediaan lahan 20 Juta Hektar, di tengah deforestasi yang terjadi saat ini, apalagi diambil dari lahan Cadangan hutan, jangan niat baik Presiden di terjemahkan secara instan tanpa perencanaan dan kajian mendalam, karena jika salah urus akan menjadi bencana bagi bangsa kita," tegas Sekjen MPN Pemuda Pancasila ini.
Menurut data Global Forest Watch, Indonesia kehilangan lebih dari 85 persen tutupan hutan sejak tahun 2001, dengan provinsiprovinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang deforestasi terbesar.
Jika rencana Menteri Kehutanan untuk menggunakan cadangan hutan sebagai lahan pertanian dan energi dilaksanakan, Arif khawatir hal ini akan memperburuk deforestasi yang sudah berlangsung.
“Sebut saja Riau, Kalimantan barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menjadi 4 Wilayah penyumbang Deforestasi terbesar di Indonesia yang berdasarkan data jika diakumulasi jumlah dari 4 wilayah ini mencapai kurang lebih 15,77 Juta Hektar hutan yang hilang,” ucapnya.
Arif menilai, jika Menhut Raja Juli Antoni menyatakan bahwa lahan 20 juta hektar akan diambil dari cadangan hutan yang ada, artinya akan membabat hutanhutan yang baru.
Menurutnya, hal ini tidaklah sesuai dengan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Raja Charles di Inggris dan dalam Forum G20 di Brasil.
“Intinya saya mengingatkan Menteri Kehutanan agar dapat memperhatikan apa yang disampaikan Presiden dalam lawatan keluar negeri, harusnya itu menjadi acuan dalam menyampaikan rencana kerja, agar semua sejalan dengan Asta Cita, kalau hanya buka lahan baru itu hal mudah, tapi bagaimana kita memanfaatkan lahanlahan yang sudah ada yang masih banyak yang tidak terurus dengan baik, saya pikir itu juga bisa jadi solusi yang bijak, tanpa mengorbankan Cadangan hutan kita karena akan berdampak buruk bagi lingkungan kita di Indonesia maupun secara global,” pungkas Arif.
Diberitakan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan saat ini Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai hutan cadangan untuk program swasembada pangan, energi dan air.
Hal ini disampaikan Raja Antoni saat melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Senin (6/1/2025).
“Kita sudah mengidentifikasi sekitar 20 juta hektar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air," kata Raja Antoni dalam keterangan resmi Kemenhut, Selasa (7/1/2025).
