Ketua DPD Usul Iuran-Zakat Dipakai untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis
kumparanNEWS January 15, 2025 07:42 AM
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memakan anggaran APBN hingga Rp 71 triliun. Meskipun begitu, anggaran tersebut belum dapat mencakup program MBG hingga di seluruh Indonesia.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan zakat untuk program MBG. Sebab tidak semua APBN dialokasikan ke MBG.
"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambungnya.
Menurutnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang dermawan dan memiliki jiwa gotong royong tinggi, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan.
“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong, nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” ujarnya.
Sultan mengatakan, dengan adanya bantuan dari masyarakat maka pemerintah tidak akan bekerja sendiri. Dia juga sudah berkoordinasi dengan beberapa duta besar negara luar untuk turut berkontribusi dalam program MBG.
“Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” jelasnya.
Dia juga berharap seluruh lapisan parlemen dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal, sehingga program MBG dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas,” imbuhnya.