Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan bilateral dengan The Public Accounts Committee (PAC) atau komite terpilih di parlemen Malaysia yang bertugas sebagai peninjau keuangan pemerintah Malaysia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025). 

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antarlembaga regional dan internasional terkait pertukaran informasi mengenai penanganan tindak pidana korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. 

KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembagalembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

“KPK diberikan amanat konstitusi untuk melakukan pemberantasan korupsi secara jujur dan profesional. Ada lima asas yang dipegang KPK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini mencakup asas keterbukaan, kepastian hukum, kepentingan umum, akuntabilitas, dan proporsionalitas,” kata Setyo di hadapan delegasi The PAC Malaysia.

Dalam mengusung lima asas tersebut, lanjut Setyo, KPK memiliki trisula strategi pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Ketiganya dijalankan secara simultan dan terintegrasi satu sama lain, dengan berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, hingga peran serta masyarakat untuk bisa mewujudkan negara yang bebas dari korupsi.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, juga mengemukakan bahwa Indonesia menjadikan pemberantasan korupsi menjadi sebuah isu strategis, yang memerlukan sinergitas dari seluruh kepentingan untuk mengakselerasi pencapaiannya. 

Karenanya, pertemuan bilateral ini menjadi momentum awal terjalinnya kerja sama antara KPK dan The PAC Malaysia.

“Jika melihat kasuskasus korupsi yang dilakukan pada tingkatan multinasional dengan skema yang semakin kompleks, maka upaya kolaborasi dan kerja sama perlu KPK upayakan. Terlebih, pemerintah Indonesia saat ini telah mendorong penguatan pemberantasan korupsi pada level nasional hingga forum global, agar jalannya pemerintahan lebih independen dan transparan,” kata Fitroh.

Pada pertemuan ini, Vice Chairperson The PAC Malaysia, YB Puan Teresa Kok Suh Sim, menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk membangun kerja sama dalam pertukaran informasi dan pengalaman terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

Inisiatif ini dilakukan untuk membangun komitmen antikorupsi tertentu secara khusus atau umum.

“The PAC Malaysia ini merupakan komite parlemen Malaysia yang dibentuk untuk memeriksa laporan dari auditor jenderal (AG) dan meneliti keuangan pemerintah, serta uang yang dialokasikan oleh Parlemen untuk pengeluaran publik. Lawatan bilateral ini juga kami manfaatkan untuk membangun inisiatif dan kesepakatan dengan beberapa negara dalam suatu komitmen antikorupsi,” kata Teresa Kok.

Melalui fungsi yang dimiliki, lanjut Teresa Kok, The PAC Malaysia dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat memihak, dengan prioritas mengedepankan transparansi dan akses publik terhadap informasi. 

Harapannya, upaya tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam semua hal yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan pemerintah untuk masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Agus Joko Pramono, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, dan Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, serta jajaran Pejabat Struktural KPK. 

Sedangkan pihak The PAC Malaysia diwakili oleh 13 anggota parlemen Malaysia.