JAKARTA - Keputusan Menpan RB No 16 Tahun 2025 menyangkut beberapa poin penting terkait PPPK Paruh Waktu . Aturan tersebut baru saja diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Isi dari keputusan Menpan RB No 16 Tahun 2025 ini terkait penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Skema tersebut disiapkan untuk membantu menyelesaikan penataan pegawai non ASN alias honorer di tahun ini.



Nantinya seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu meskipun tidak lolos dalam seleksi CASN maupun PPPK.

Tenaga honorer yang masuk dalam PPPK Paruh Waktu ini terbagi jadi dua kategori, yakni mereka yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun jumlah penetapan kebutuhan formasi tidak mencukupi, dan mereka yang memilih daftar formasi rekrutmen CPNS, namun tidak lolos ke tahap akhir.

5 Poin Penting Keputusan Menpan RB No 16 Tahun 2025

1. Kriteria PPPK Paruh Waktu

Terdapat empat kriteria PPPK Paruh Waktu, yaitu pegawai Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN, lalu mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK Tahap I atau tidak lulus seleksi CPNS.

Kedua, pegawai non-ASN lainnya yang telah mengikuti tahapan seleksi PPPK 2024. Ketiga, pegawai non-ASN yang mendaftar pada pengadaan PPPK namun tidak mendapat formasi.

Kemudian yang keempat, peserta seleksi yang terdampak akibat tidak tersedianya anggaran belanja pegawai sehingga tidak mendapat formasi.

2. Syarat PPPK Paruh Waktu

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk jadi PPPK Paruh Waktu, diantaranya, harus memenuhi kriteria juga diwajibkan memiliki ijazah sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki.

Lalu, kedua terdata dalam database BKN atau memiliki masa kerja minimal 2 tahun pada saat mendaftar seleksi ASN 2024. Terakhir mendaftar dan telah mengikuti seleksi 2024.

3. Masa Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu

Masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ditetapkan setiap satu tahun, tercantum dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK (penuh waktu).

Untuk bisa diangkat sebagai PPPK, tenaga honorer yang menjadi PPPK paruh waktu harus berpredikat kinerja minimal baik.

4. Hak Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025, sumber pendanaannya bisa berasal dari selain belanja pegawai. PPPK Paruh Waktu juga harus memenuhi ketentuan terkait dengan disiplin, sesuai dengan disiplin ASN serta kewajibannya.

Upah diberikan paling sedikit, sesuai dengan besaran yang diterima ketika menjadi non-ASN, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah itu.

5. Jabatan PPPK Paruh Waktu

Menurut Keputusan Menpan RB No 16 Tahun 2025 yang ketiga, pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut:

- Guru dan Tenaga Kependidikan
- Tenaga Kesehatan
- Tenaga Teknis
- Pengelola Umum Operasional
- Operator Layanan Operasional
- Pengelola Layanan Operasional
- Penata Layanan Operasional.

Itulah beberapa poin penting dari Ketentuan Menpan RB No 16 Tahun 2025 terkait PPPK paruh waktu . Semoga informasi ini bermanfaat bagi para tenaga honorer.