Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sektor kesehatan harus mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Sektor kesehatan yang dimaksudkan meliputi rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium, fasilitas kesehatan lainnya, industri farmasi hingga industri alat kesehatan

"Rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan wajib menggunakan alat kesehatan buatan Indonesia karena BPJS dibayar negara, jadi harusnya juga mendukung produk lokal,"  kata Luhut saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke3 Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) di Jakarta, pada Rabu (15/1/2024).

Luhut mengancam para pejabat yang tidak pro pada produk dalam negeri dan meminta Ketua ASPAKI menghubunginya.

"Pokoknya kita wajib hukumnya sebanyak mungkin menggunakan dalam negeri.  Jadi Pak Ketua anda jangan raguragu pokoknya kalau ada pejabatpejabat itu gak pro dalam negeri nanti kita ramerame hajar aja itu," kata Luhut.

Di sisi lain, Luhut meminta produsen produk alkes  juga harus membuat produk yang berkualitas sehingga membuka peluang mengembangkan pasar, selain dalam negeri juga luar negeri, khususnya ke pasar potensial seperti Afrika.

"Afrika sangat tertarik dengan teknologi kita yang meski tidak terlalu canggih, tapi pas dengan kebutuhan mereka. Ini adalah peluang besar," ungkapnya.

DEN juga mendorong produk produsen alkes masuk di katalog dan nantinya kalau sudah masuk maka pemerintah akan mengenakan tarif tinggi untuk produk impor sehingga produk dalam negeri itu terlindungi.

Luhut mengingatkan,  pandemi COVID19 menjadi ujian besar bagi Indonesia, saat itu negara mampu bertahan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan.

"Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut," katanya.

Sementara Ketua Umum ASPAKI periode 20212024.Imam Subagyo mengatakan, terus  menjalin kerjasama dengan berbagai asosiasi alat kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, lembaga pendidikan dan penelitian serta selalu berperan aktif.

"Juga membangun awarenes dan branding produk alat kesehatan dalam negeri dengan mengadakan berbagai acara bisnis, forum bisnis meeting serta pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri siap menjadi mitra kerja pemerintah,"  katanya.

ASPAKI tidak hanya berjuang untuk kepentingan industri alat kesehatan saja, namun kami menjalankan amanah sebagai rakyat indonesia dan  pencapaian tentunya tidak terlepas dari peran aktif pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada industri alat kesehatan dalam negeri.

Ditambahkan, sesuai  Rencana Induk Pengembangan Nasional (RIPIN), industri alat kesehatan dalam negeri merupakan sektor industri prioritas dalam mewujudkan salah satu pilar transformasi bidang kesehatan, yaitu ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan.

"Peran asosiasi yang menaungi industri menjadi sangat strategis dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri nasional sehingga industri alat kesehatan menjadi lebih kompeten dan berdaya saing," katanya.

Saat ini ASPAKI beranggotakan 225 industri, yang memproduksi berbagai alat kesehatan, seperti masker, jarum suntik, hospital furniture, bahan habis pakai, alat elektromedis, produk IVD (in vitro diagnostic), yang jumlah industri dan produknya terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan.

Dalam Munas ASPAKI tahun 2025, ASPAKI memberikan penghargaan “ASPAKI PDN Heroes Award” kepada Jend. TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI), Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU (Menteri Kesehatan RI), dan Dr. (HC) Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian RI) sebagai bentuk apresiasi ASPAKI terhadap peran dan dukungan untuk kemajuan industri alat kesehatan dalam negeri. (Eko Sutriyanto)