Daerah Ikut Patungan Rp 5 T Buat Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis
kumparanBISNIS January 17, 2025 09:43 PM
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) ikut menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.
Saat ini, tercatat sudah ada Rp 2,3 triliun yang terkumpul dari APBD. Kemendagri menargetkan bisa mencapai kurang lebih Rp 5 triliun, terdiri dari Rp 2,3 triliun APBD kabupaten, dan Rp 2,5 triliun dari APBD provinsi.
Tito menyebutkan, seluruh Pemda antusias mendukung program MBG, sebab bisa berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di daerah karena hasil peternak dan petani ada yang menyerap.
"Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun," ungkapnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1).
Perbesar
Mendagri Tito Karnavian memberikan sanbutan pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto: Youtube/Kemendagri RI
Patungan APBD tersebut, kata Tito, akan dimulai September 2025 setelah pelantikan kepala daerah yang akan menyebabkan pergeseran atau perubahan APBD.
Selanjutnya, Tito meminta Pemda membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah mencapai 2.000 unit. Jika patungan APBD bisa ditambah menjadi kurang lebih Rp 5 triliun, maka satuan pelayanan itu bisa ditambah menjadi 4.000 unit.
"Targetnya antara 2.000 sampai 4.000 (SPPG) mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun kemudian Provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun ini kita perintah, mereka banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," jelas Tito.
Dia melanjutkan, Pemda juga diminta mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan ternak untuk suplai program MBG dan menyalurkan anggarannya ke sekolah membuat infrastruktur.
Lebih lanjut, Tito mencatat ada 415 kabupaten dan 93 kota yang akan berpartisipasi dalam menyumbang program MBG. Pihak Kemendagri masih akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk lebih meningkatkan jumlah SPPG.
Adapun nominal patungan APBD akan berbeda dari masing-masing daerah, tergantung seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Jika PAD sebuah daerah rendah, maka Badan Gizi Nasional yang membantu menambal biaya program MBG.
"Misalnya Kabupaten Badung, mereka punya anggaran hampir Rp 10 triliun, anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua. Tapi ada juga yang PAD-nya rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur, kalau ini mereka 500 anak-anak aja, yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional," jelas Tito.
Dia menyebutkan, daerah yang akan diprioritaskan yakni yang memiliki tingkat stunting dan kemiskinan yang tinggi. Jumlahnya akan bertambah secara bertahap.
"Bapak Presiden memerintahkan kami koordinasi dengan Bapak Kepala Badan Gizi mana titik-titik yang kira-kira belum disentuh karena bertahap," pungkas Tito.
Perbesar
