JAKARTA - Pemerintah akan mengedepankan
pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing guna membiayai percepatan
hilirisasi di dalam negeri. Keterlibatan institusi keuangan domestik menjadi peluang untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
"Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (18/1/2025).
Bahlil mengungkapkan bahwa pelibatan lembaga keuangan dalam negeri menjadi strategi penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi. Upaya ini juga sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Selain mengurangi ketergantungan pada pihak asing, lanjut dia, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga memetakan peluang strategis di sektor energi untuk melibatkan lebih banyak pelaku industri dalam negeri. Salah satu fokus utama adalah mempercepat penggunaan biosolar berbasis minyak sawit.
Satgas Hilirisasi juga berkomitmen memastikan implementasi kebijakan hilirisasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. "Nilai tambahnya harus betul-betul dirasakan di Indonesia," tegas Bahlil.
Dalam lima tahun ke depan, kata dia, Satgas akan mengawal pelaksanaan peta jalan hilirisasi yang mencakup sektor mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Semua langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
