JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah (pemda) siap mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp5 triliun. Dia mengatakan MBG mendapatkan dukungan yang luas termasuk dari pemerintah daerah (pemda).

"Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi," kata Tito dalam keterangannya dikutip Sabtu (18/1/2025).

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4 ribu satuan pelayanan di sekolah-sekolah," tambahnya.







Tito mengatakan bahwa dari hasil konsolidasi bersama pemda, kontribusi daerah untuk pelaksanaan program MBG mencapai Rp2,3 triliun sampai Rp2,5 triliun.

“Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten Rp2,3 triliun kemudian provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," katanya.



Anggaran tersebut, kata Tito, akan digunakan untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah. "Tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan ternak untuk supply. Atau yang kedua daerah-daerah ini juga ke menyalurkan anggarannya ke sekolah membuat infrastruktur dan sekolah yang mengelola komite sekolah misalnya," jelasnya.

Tito menekankan bahwa dana dari APBD bersifat hibah untuk mendukung MBG. Dana tersebut akan difokuskan kepada sekolah dan pemerintah kabupaten kota yang bakal menyalurkannya.

"Dari APBD-nya provinsi dihibahkan kepada Kabupaten Kota ini kan targetnya SD SD itu kan tanggung jawabnya dari Kabupaten Kota nanti Kabupaten Kota yang menyalurkan kepada sekolah yang mengelolanya sekolah, tapi nanti untuk masalah operasionalisasinya itu akan tetap dibawah kendali badan gizi," katanya.

Selain itu, Tito juga menyebut setiap daerah memiliki nominal PAD yang berbeda. Nantinya, kata Tito, BGN akan meng-cover daerah dengan PAD yang rendah.

"Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir 10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua malah meng-cover semua, menawarkan meng-cover semua dari APBD cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur, nah kalau ini mereka yaudah 500 anak-anak aja yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional," ungkapnya.