Denpasar Macet, Jumlah Kendaraan Lebih Banyak ketimbang Penduduk
GH News January 21, 2025 09:04 AM
-

Kemacetan di Denpasar dikeluhkan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar mengatakan salah satu penyebabnya jumlah kendaraan yang lebih banyak ketimbang jumlah penduduk.

DPRD Kota Denpasar bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar menggelar rapat untuk mengatasinya. Rapat itu dilakukan di kantor DPRD Kota Denpasar, Senin (20/1/2025). Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat melalui sosial media. Sebanyak 56 persen masyarakat mengeluhkan soal kemacetan di Denpasar.

"Jadi, persoalan macet, sampah, dan banjir kita harus selesaikan itu. Harus ada kebijakan yang konkret yang tidak terlalu belibet untuk warga Denpasar," kata Yoga Adi seperti dikutip dari detikBali, Selasa (21/1).

Yoga Adi menuturkan kemacetan sering terjadi khususnya saat musim hujan. Banyak warga lebih memilih menggunakan mobil pribadi.

DPRD mendorong agar Dishub Denpasar mengatur kemacetan tersebut.

"ATCS juga supaya dipantau, lalu bisa melakukan rekayasa lalu lintas atau bagaimana. Kami ingin Denpasar ini benar-benar menjadi rumah bagi kita semua," kata dia.

Sementara, Kepala Dishub Denpasar I Ketut Sriawan menjelaskan kemacetan di Denpasar umumnya disebabkan oleh volume kendaraan. Dishub mencatat kepemilikan kendaraan pribadi sebanyak 1,5 juta, padahal jumlah penduduk Denpasar ada 700 ribu jiwa.

"Solusi pertama, kami berharap semua stakeholder di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus punya komitmen dan konsisten terhadap gerakan bersama, agar ke depannya kita menggeser kendaraan pribadi dengan menggunakan angkutan umum," kata Sriawan.

Sriawan menyebut Pemkot Denpasar telah mengoperasikan bus sekolah untuk mengurangi kemacetan. Langkah tersebut diklaim mengurai penggunaan motor pribadi sebanyak 900 unit karena beralih ke bus sekolah.

Selain itu, Dishub Denpasar juga telah memiliki tim penegakan dan pengaturan lalin di beberapa simpang padat di Denpasar serta menerapkan rekayasa lalin di beberapa titik. Sriawan mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membentuk badan layanan angkutan umum. Sehingga trayek utama dan trayek vital bisa digerakkan.

"Di samping kami koordinasi dengan rekan PU, juga untuk meningkatkan kualitas trotoar jalan dan dilengkapi dengan jalur sepeda. Sehingga pergerakan masyarakat kota bisa jalan kaki dengan trotoar yang bagus dan laju sepeda dengan sepeda listrik ke depannya. Ini juga menjadi pemecah lalu lintas," kata Sriawan.




© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.