Ratusan pendukung presiden Korea Selatan yang ditangkap, Yoon Suk Yeol, menyerbu gedung pengadilan pada Minggu (19/1/2025) pagi setelah penahanannya diperpanjang.
Mereka mengamuk dan melakukan perusakan dengan dengan memecahkan jendela dan mendobrak bagian dalam gedung.
Yoon menjadi presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang ditangkap. Ia menghadapi tuduhan pemberontakan terkait pengumuman darurat militer pada 3 Desember 2024 lalu.
Pengumuman darurat militer membuat Korsel mengalami kekacauan.
Tak lama setelah pengadilan mengumumkan keputusannya dan menahan Yoon, para pendukungnya menyerbu gedung, membuat polisi anti huru hara yang berusaha menahan mereka kewalahan.
Para pengunjuk rasa menembakkan alat pemadam kebakaran ke barisan polisi yang menjaga pintu masuk depan.
Berdasarkan rekaman video, mereka menyerbu ke dalam menghancurkan peralatan, perabotan dan furnitur kantor.
Polisi menertibkan kekacauan beberapa jam kemudian. Polisi mengatakan mereka telah menangkap 46 pengunjuk rasa dan akan menangkap siapa saja yang terlibat.
"Pemerintah menyampaikan penyesalan yang mendalam atas kekerasan ilegal yang tidak terbayangkan dalam masyarakat demokratis," kata penjabat Presiden Choi Sang Mok.
Ia juga menambahkan bahwa pihak berwenang akan meningkatkan langkah-langkah keamanan di sekitar tempat-tempat berkumpul.
Dilansir dari Yonhap, sembilan petugas polisi terluka dalam kekacauan itu. Polisi tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar mengenai petugas yang terluka.
Berdasarkan informasi dari seorang pengunjuk rasa, sekitar 40 orang mengalami luka ringan.
Beberapa orang yang terlibat menyiarkan langsung penyusupan tersebut di YouTube, memperlihatkan para pengunjuk rasa merusak pengadilan dan meneriakkan nama Yoon. Beberapa streamer tertangkap oleh polisi saat menyiarkannya.
Penahanan dilakukan karena Yoon menolak untuk diinterogasi. Hal itu membuat para penyelidik menghadapi tenggat waktu penahanan dan meminta pengadilan untuk memperpanjang masa tahanannya.
Setelah sidang selama lima jam pada Sabtu yang dihadiri Yoon, seorang hakim memberikan surat perintah baru yang memperpanjang penahanan Yoon hingga 20 hari, karena khawatir bahwa tersangka dapat menghilangkan bukti.
Peraturan Korea Selatan mengharuskan tersangka yang ditahan berdasarkan surat perintah untuk menjalani pemeriksaan fisik, diambil fotonya dan mengenakan seragam penjara.
Yoon kini ditahan di sel isolasi di Pusat Penahanan Seoul.
Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, yang memimpin penyelidikan, mengatakan pihaknya telah memanggil Yoon untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Namun mantan jaksa yang kemudian menjadi presiden itu lagi-lagi tidak muncul.
Badan Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) mengatakan pihaknya akan meminta Yoon datang untuk diinterogasi pada Senin (20/1/2025) dan melarang siapa pun mengunjunginya di pusat penahanan kecuali pengacaranya.
Pengacaranya berpendapat penangkapan itu ilegal karena surat perintah dikeluarkan di yurisdiksi yang salah dan tim investigasi tidak memiliki mandat untuk penyelidikan mereka.
Pemberontakan yang dituduhkan kepada Yoon adalah salah satu dari sedikit kejahatan yang tidak dapat dilawan oleh presiden Korea Selatan.
Secara teknis tuduhan tersebut dapat dihukum mati. Namun, Korea Selatan belum pernah mengeksekusi siapa pun selama hampir 30 tahun.
Yoon mengatakan melalui pengacaranya, ia menyayangkan insiden kekerasan di pengadilan itu dan menyerukan kepada orang-orang untuk melakukan aksi damai.
"Presiden mengatakan dia tidak akan menyerah dan akan memperbaiki kesalahan, walaupun butuh waktu," kata pengacara dalam sebuah pernyataan.
Dia memahami banyak orang yang merasa marah dan tidak adil, namun Yoon meminta polisi untuk mengambil sikap toleran.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan apakah akan memberhentikannya secara permanen dari jabatannya atau memulihkan kekuasaan kepresidenannya.
Menurut laporan media lokal, sekitar seribu pendukung Yoon berbaris menuju mahkamah konstitusi pada Minggu sore. Polisi menangkap tiga orang pengunjuk rasa karena salah satu dari mereka mencoba memanjat tembok mahkamah konstitusi.
Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif pimpinan Yoon menyayangkan keputusan pengadilan untuk memperpanjang penahanannya pada hari Minggu.
"Ada pertanyaan apakah dampak penahanan presiden yang sedang menjabat sudah dipertimbangkan secara memadai," kata partai tersebut.
Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan landasan untuk membangun kembali ketertiban.
Mereka juga mengatakan bahwa kerusuhan yang disebabkan oleh kelompok sayap kanan hanya akan memperdalam krisis nasional.
Dukungan terhadap Partai Kekuatan Rakyat runtuh setelah deklarasi darurat militer yang singkat.
Ribuan orang berkumpul untuk berunjuk rasa secara tertib untuk mendukung Yoon di pusat kota Seoul pada Minggu pagi. Demonstrasi anti Yoon juga telah terjadi di seluruh kota dalam beberapa hari terakhir.
