TRIBUNNEWS.COM, - Viral rekaman video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah siswi SMA Sulthan Baruna Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, antre di depan toilet sekolah. 

Sejumlah siswi tersebut mengantre untuk menjalani tes kehamilan.

Diketahui kegiatan tersebut direkam pada Senin (20/1/2025) lalu, dan pertama kali diunggah ke media sosial oleh akun Tiktok @bugurudesa2.

Kepala SMA Sulthan Baruna, Sarman, menjelaskan, check up atau tes kehamilan bagi para siswi tersebut dilakukan atas dasar persetujuan komite sekolah dan orang tua siswi.

"Check up atau tes kehamilan itu sudah berjalan selama dua tahun terakhir guna mengantisipasi terjadinya hal yang tak dinginkan, serta mencegah pergaulan, juga seks bebas di kalangan pelajar," ucap Sarman dikutip dari TribunJabar, Jumat (24/1/2025).

Ia menjelaskan, alat tes kehamilan yang digunakan untuk para siswi dibeli melalui toko online seharga Rp 180 ribu per boks berisikan 100 strip untuk satu kali pakai.

"Kita membeli alat tes tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, dan selama kegiatan yang sudah dilakukan selama dua tahun itu memang kita membeli alatnya melalui internet. Sedangkan dana untuk membeli alat itu memakai kas sekolah," ucap dia.

Menurutnya, terkait video viral yang memperlihatkan ketika sejumlah siswi tengah dilakukan check up atau tes kehamilan tersebut direkam dengan kamera smarthpone seorang guru wanita.

"Saya, sudah memanggil guru yang bersangkutan untuk menanyakan niat dan tujuan merekam serta mengunggah video tersebut di media sosial. Tapi, semua ini tidak ada anak buah yang salah, tapi pimpinan yang salah," katanya.

Layak Ditiru Sekolah Lain

Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan, tes kehamilan yang dijalankan SMA Sulthan Baruna merupakan program dengan tujuan baik dan patut dilakukan di sekolah lainya.

"Kalau menurut saya, sebetulnya sekolah tersebut memiliki tujuan yang bagus, cuman dieksposnya kurang tepat, dan hal tersebut dapat menjadi sebuah peringatan atau trigger warning bagi para siswa," ucap Herman.

Herman mengungkapkan, kegiatan tes kehamilan yang dilakukan sekolah tersebut boleh dilanjutkan. Tapi hasil atau datanya untuk masing - masing sekolah.

"Karena menurut saya, kegiatan atau program seperti itu dampaknya bertujuan bagus, jadi anak - anak itu dapat menahan diri untuk tidak melakukan hal - hal kurang baik. Bahkan saya berharap sekolah lainya juga melakukan kegiatan serupa," katanya.

Ia menyebut, dirinya hingga sejauh ini belum ada sekolah lain yang melakukan tes kehamilan terhadap para siswi, kecuali SMA di Kecamatan Cikadu tersebut.

"Saya baru dengar di sekolah di Kecamatan Cikadu. Tapi yang saya ketahui kegiatan yang diberlakukan seperti tes urine, dan upaya pencegahan tindak kenakalan remaja di sekolah," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi pasca viralnya rekaman video sejumlah siswi yang diberlakukan tes kehamilan dengan Forkopimda, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan KCD wilayah VI Disdik Provinsi Jawa Barat.

"Hasil dari kegiatan rapat itu, dalam waktu dekat Forkopimda bakal mendatangi satu persatu setiap sekolah, dengan memberikan edukasi dalam pencegahan kenalakan remaja," kata dia.

Tak Koordinasi

Plh Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Deden Saepul Hidayat memastikan, tes kehamilan yang dilakukan kepada siswi SMA hanya terjadi di Cianjur.

Deden memastikan sekolah lain tidak ada yang melakukan tes serupa, karena tidak masuk dalam program Dinas Pendidikan.

"Bukan di Jawa Barat ya, itu hanya di Cianjur saja, tidak ada di Jawa Barat. Ini juga kelihatannya salah menafsirkan makna ya, dari sebuah proses pendidikan di sekolah," ujar Deden.

Menurutnya, diduga pihak sekolah salah menafsirkan makna dari pendidikan berkarakter dan berakhlak baik. 

"Harusnya kan Sekolah sebagai pusat peradaban mengedepankan pendidikan karakter, bagaimana agar anak-anak berakhlak baik. Menyiapkan dan mengawasi agar tidak masuk kepada hal-hal yang bisa merusak akhlak anak-anak kita, tapi bukan dengan tes kehamilan," katanya. 

Tes kehamilan terhadap siswi SMA di Cianjur itupun, kata dia, dilakukan tanpa sepengatahuan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. 

"Ya, saya baru tahu malah dari media dan saya sudah koordinasi dengan Kepala Cabang dan sudah diteruskan ke sekolah, dan memang tidak ada informasi sampai hari ini, baru kejadian tahun ini," ucapnya.

(TribunJabar/Nazmi Abdurrahman)