TRIBUNNEWS.COM - Pejabat tinggi dari AS, Israel, dan Mesir dilaporkan telah melanjutkan diskusi tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza pada Rabu (22/1/2025).
Perundingan ini, digelar dua minggu lebih awal dari yang dijadwalkan karena kekerasan terhadap warga Palestina di daerah kantong yang terkepung terus berlanjut, menurut laporan The New Arab.
Sebelumnya, Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, menyatakan kesiapannya untuk memediasi diskusi tahap kedua perjanjian tersebut sesegera mungkin.
Qatar memainkan peran penting dalam mencapai tahap pertama gencatan senjata.
Al-Thani mengatakan, dia bermaksud berbicara dengan kepala Mossad, David Barnea, minggu ini untuk memulai negosiasi tahap penting berikutnya.
Utusan Timur Tengah Presiden AS, Donald Trump, Steve Witkoff, menegaskan kembali komitmennya untuk memajukan tahap kedua, meskipun ada kekhawatiran bahwa Israel dapat melanjutkan operasi militer setelah tahap pertama berakhir.
Selama wawancara dengan Fox News pada Rabu, Witkoff mengonfirmasi bahwa dia akan mengunjungi dua zona yang dikuasai Israel di Gaza sebagai bagian dari kunjungannya mendatang ke Israel.
Seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Walla bahwa Israel tidak keberatan untuk segera memulai perundingan.
Namun, pejabat itu memperingatkan bahwa prosesnya bisa memakan waktu mengingat negosiasi untuk tahap pertama berlangsung selama beberapa bulan.
Pejabat lain mengatakan kepada media tersebut bahwa kepala Shin Bet, Ronen Bar, dan Barnea telah berdiskusi mengenai kesepakatan tersebut di Kairo dengan pejabat intelijen Mesir minggu ini.
Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, belum mengadakan pertemuan untuk membahas tahap kedua perjanjian tersebut, meskipun dia menekankan komitmen Israel untuk melaksanakan gencatan senjata hingga tuntas.
Laporan dari Channel 12 Israel mengungkapkan, selama berada di Mesir, Bar dan Barnea secara khusus membahas rincian tahap kedua, termasuk pembebasan tahanan Palestina dengan imbalan tawanan Israel.
Tahap pertama gencatan senjata dimulai pada Minggu (19/1/2025) dan akan berlangsung selama enam minggu, termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza dan pertukaran tawanan.
Negosiasi untuk tahap kedua awalnya dijadwalkan pada 4 Februari dengan tujuan mengakhiri konflik dalam tiga tahap.
Qatar, Mesir, dan AS menjadi perantara perjanjian multi-tahap antara Israel dan Hamas.
Mesir dan AS telah mendirikan pusat komunikasi di Kairo untuk mencegah bentrokan lebih lanjut.
Meskipun ada kemajuan menuju tahap kedua, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, dilaporkan mengadakan pertemuan untuk menyusun strategi kampanye publik menentang perjanjian gencatan senjata.
Dia mendesak agar perang dilanjutkan setelah tahap pertama berakhir.
Channel 12 melaporkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh keluarga yang berduka, kerabat tawanan, dan para ahli strategi.
Seorang peserta pertemuan tersebut mengatakan kepada saluran Israel itu:
"Kami diundang ke sebuah pertemuan yang mendesak, rahasia, dan tidak resmi."
"Tujuannya adalah untuk merumuskan strategi guna menekan masyarakat agar melanjutkan pertempuran segera setelah fase pertama berakhir."
Sebagai tanggapan, kantor Smotrich mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa dia secara rutin bertemu keluarga yang berduka dan keluarga tawanan, tetapi isi pertemuan-pertemuan ini tetap dirahasiakan.
Sebelumnya, Smotrich menyatakan bahwa dia akan tetap berada di pemerintahan hanya jika perang dilanjutkan setelah fase pertama, hingga Hamas benar-benar dikalahkan.
Sementara itu, rekannya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, mengundurkan diri dari pemerintahan pada Minggu karena perjanjian gencatan senjata Gaza.
Sedangkan Donald Trump, yang membantu menjadi perantara kesepakatan tersebut, menyatakan keraguannya pada Senin tentang keberhasilan implementasi gencatan senjata.
"Saya tidak yakin," katanya.
Pada Kamis, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyatakan bahwa Israel tidak akan berkompromi dengan tujuannya untuk membongkar kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, dan tidak ada jaminan mengenai keberhasilan gencatan senjata tiga fase.
AS terus mendukung Israel.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Netanyahu pada Rabu untuk menegaskan kembali dukungan Washington, serta membahas Iran dan tawanan Israel di Gaza.
Ketika situasi bergerak ke arah pencarian perdamaian permanen setelah 15 bulan kehancuran di Gaza, pertanyaan tentang rekonstruksi pascaperang di wilayah tersebut muncul.
Menteri Ekonomi Israel, Nir Barkat, mengatakan kepada kantor berita Reuters pada Rabu bahwa Israel belum memutuskan apakah akan memberikan kontribusi terhadap upaya rekonstruksi.
Barkat menjelaskan bahwa Israel tidak akan mendanai rekonstruksi, tetapi akan mengizinkan negara lain, termasuk UEA dan Arab Saudi, untuk membantu pembangunan kembali, selama hal itu tidak mengancam keamanan Israel.
Kelompok hak asasi manusia mengutuk krisis kemanusiaan yang berkembang di Gaza, di mana sistem perawatan kesehatan telah hancur.
Otoritas kesehatan Gaza melaporkan pada Kamis (23/1/2025) bahwa tidak ada rumah sakit di wilayah tersebut, yang berfungsi penuh.
Rumah Sakit Kamal Adwan, fasilitas kesehatan utama di Gaza utara, kini hancur total.
Pihak berwenang mendesak pemulihan sektor perawatan kesehatan dan pembangunan kembali fasilitas medis yang hancur.
Organisasi hak asasi manusia seperti Al-Mezan menuntut pembebasan segera Dr. Hussam Abu Safiya, direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, dan semua staf medis yang ditahan.
Al-Mezan menulis di X bahwa otoritas Israel telah memperpanjang larangan Dr. Abu Safiya bertemu dengan perwakilan hukumnya hingga 6 Februari.
Meskipun ada gencatan senjata, serangan Israel terus berlanjut.
Sedikitnya dua warga Palestina tewas akibat tembakan tank Israel di lingkungan Tal as-Sultan di Rafah.
Sementara itu, sedikitnya dua orang lainnya tewas dan 120 mayat ditemukan dari serangan sebelumnya.
Total korban tewas di Gaza kini mencapai 47.283, dengan lebih dari 111.000 orang terluka, menurut kementerian kesehatan Gaza.
(Tiara Shelavie)
