Sri Mulyani Akui Pemangkasan Anggaran untuk Biayai Makan Bergizi Gratis
kumparanBISNIS January 25, 2025 01:26 AM
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kebijakan Presiden Prabowo melakukan pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 senilai Rp 306,69 triliun dilakukan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.
Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis yang menjadi unggulan Presiden Prabowo itu termasuk program yang memiliki dampak langsung ke masyarakat.
Aturan mengenai pemangkasan anggaran 2025 tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Rincian pemangkasannya yaitu Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.
“Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan dibutuhkan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis,” kata Sri Mulyani dalam konferensi KSSK di Kantor Kemenkeu, Jumat (24/1).
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi untuk memfokuskan anggaran agar lebih efisien dan diarahkan pada program-program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sri Mulyani menambahkan, pos anggaran yang tidak memiliki manfaat langsung kepada masyarakat akan menjadi target efisiensi. Termasuk kegiatan seremonial, rapat, seminar, pengadaan barang, hingga perjalanan dinas.
Efisiensi ini, menurutnya, akan dialihkan untuk mendukung program-program produktif yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung industrialisasi.
"Jadi kalau pertanyaan dampak pada pertumbuhan ekonomi, ya justru ini akan memberikan, diharapkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Seperti makan bergizi gratis, apabila nanti struktur dari supply chain di pemerintah, atau lokasi masing-masing makin diperkuat," kata Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan sektor keuangan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sehingga memberikan peluang kepada produsen lokal, seperti petani dan UMKM, untuk mendapatkan pasar yang pasti.
Sri Mulyani menekankan, langkah pemangkasan ini dilakukan bukan karena keterbatasan penerimaan pajak. Melainkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
"Itu adalah fokus untuk memperbaiki quality dari spending. Kita bilang ya better spending, quality of spending itu dilakukan. Karena memang APBN tadi yang saya sampaikan, kalau akan terus menjadi instrumen yang penting, maka kualitas yang dari belanja, baik kementerian, lembaga, dan daerah itu perlu diperbaiki," katanya.