TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap mengupayakan kelancaran pembangunan Jogja Outer Ring Road (JORR) yang diharapkan bisa mengatasi kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, saat ini pembangunan JORR memang menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan dan penyelesaian namun ia memastikan pembanggunannya dalam jalur yang sesuai rencana.
"Proyek JORR ini masih tetap on the track dalam desain rencana hanya saja persoalannya adalah kapan penyelesaiannya, karena dana yang tersedia masih terbagi-bagi," kata Ni Made Dwipanti.
Utamanya, kata dia dalam Anggaran Implikasi Nomor 1 tahun 2025, banyak hal yang perlu kami lihat lebih lanjut, termasuk efisiensi-efisiensi yang bisa dilakukan.
Rencananya Jogja Outer Ring Road (JORR) dibangun dengan panjang total 113,413 km yang terbagi dalam dua sisi utama, yakni sisi utara dan sisi selatan.
Untuk sisi utara, proyek ini membentang di Kabupaten Sleman dengan panjang total 65,933 km, ruas Sentolo-Minggir sepanjang 16,450 km, Minggir-Tempel 14,217 km, dan Tempel-Kalasan 35,257 km.
Di sisi selatan, yang melintasi Kabupaten Bantul, panjangnya mencapai 47,48 km, dengan pembagian ruas Sentolo-Imogiri sepanjang 22 km, Imogiri-Piyungan 18,325 km, dan Piyungan-Kalasan 9,155 km.
Ni Made Dwipanti mengungkapkan bahwa proses pembiayaan menjadi faktor penentu dalam kelancaran proyek ini, mengingat sejumlah ruas jalan perlu dilakukan pelebaran agar memenuhi standar JORR.
Menurutnya, dengan kondisi eksisting yang ada, pembangunan ini masih memungkinkan untuk dilanjutkan sesuai dengan rencana semula.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan JORR adalah pengaturan transportasi dan pembagian peran kendaraan yang melintas di jalan lingkar tersebut.
Ni Made Dwipanti menekankan pentingnya pembagian jenis kendaraan yang akan melewati JORR, agar tidak semua kendaraan besar masuk ke dalam kawasan perkotaan yang dapat menyebabkan kemacetan lebih parah.
"Perlu ada peralihan, perlu ada pembagian untuk jenis-jenis kendaraan yang mungkin nanti lewat. Tidak semua kendaraan besar harus masuk ke dalam kota. Ini penting untuk mengurangi kemacetan yang sudah sangat mendesak," ungkapnya.
Meskipun sudah ada pengaturan terkait jalur kendaraan yang menuju kota-kota besar, seperti Magelang dan Purworejo, namun pengaturan ini tetap harus disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan para pengguna jalan.
"Kita sudah atur, misalnya kalau mau ke Magelang mereka harus belok ke utara, atau kalau ke Purworejo belok ke selatan. Tapi kita tidak tahu pasti keinginan orang, jadi ini akan sangat tergantung pada mereka masing-masing," lanjutnya.
Bappeda DIY juga berharap agar studi-studi terkait persoalan transportasi yang ada di DIY dapat lebih membumi dan relevan dengan kondisi di lapangan.
Dwipanti berharap bahwa tim UKMI yang terlibat dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendalami berbagai masalah transportasi yang telah terjadi di Yogyakarta.
"Kami sangat berharap bahwa studi-studi yang dilakukan dapat lebih membumikan persoalan-persoalan transportasi di DIY, dan membantu kami dalam merancang solusi yang lebih baik untuk mengatasi berbagai masalah yang ada," tutupnya.
Pembangunan JORR diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan sistem transportasi di DIY, mengurangi kemacetan di pusat kota, dan memperlancar distribusi barang dan jasa antarwilayah.
Namun, kelancaran proyek ini sangat bergantung pada penyelesaian masalah pembiayaan dan penyusunan rencana yang matang untuk tahap-tahap selanjutnya. (tribunjogja.com/han)
