Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa pihaknya belum merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 2025. Sebab, anggaran IKN yang masuk pagu Kementerian PU masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Dody, kondisi ini membuat pihaknya tidak memiliki anggaran untuk eksekusi megaproyek tersebut. Alhasil, pembangunan IKN belum berprogres.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Anggaran pembangunan IKN tidak hanya masuk ke pagu Kementerian PU, sebagiannya juga ada di Otorita IKN yang akan memegang tanggung jawab lebih besar dalam menggarap infrastruktur yudikatif dan legislatif. Namun, PU masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak pembangunan yang sudah berjalan, ditambah sarana pendukung lainnya seperti jalan akses.

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU 2025 juga dipangkas 80%. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

Atas kondisi tersebut, pagu anggaran Kementerian PU 2025 yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas Rp 81,38 triliun. Alhasil, sisa anggaran PU di tahun ini tinggal Rp 29,57 triliun.

Meski demikian, Dody tidak merasa tertekan ataupun gusar usai anggarannya dipangkas 80%. Sejauh ini, menurutnya, belum ada kendala berarti bagi Kementerian PU dalam menjalankan tugasnya. Ia akan berupaya memaksimalkan sumber daya yang telah dimiliki.

Namun tetap, Dody juga akan berupaya untuk meminta tambahan anggaran maupun membuka anggaran-anggarannya yang sebelumnya terkena blokir dari kebijakan automatic adjustment. Setelah anggaran yang terkena blokir dibuka, pihaknya akan kembali melakukan penyesuaian.

"Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri," kata dia.

"Kendalanya sementara waktu sih aman-aman saja. Saya orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan, kalau sudah maksimal, kemudian tuntutan lebih besar, tinggal bilang, Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan yang bapak kasih saya tambahan dong, gitu aja. Tapi saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu," sambungnya.

Sebagai informasi, Kementerian PU mengalokasikan dukungan untuk pembangunan IKN di 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Sedangkan berdasarkan catatan detikcom, rencana awalnya pagu anggaran PU untuk IKN hanya sekitar Rp 4,13 triliun, kemudian mendapat tambahan Rp 9,11 triliun.

Lalu pada akhir 2024 lalu, Kementerian PU juga sempat meminta tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk pembangunan IKN hingga jalan akses di 2025. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk proyek IKN direncanakan sebesar Rp 14,87 triliun.