Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut menanggapi isu adanya reshuffle dalam Kabinet Merah Putih.

Hasan menegaskan hanya Presiden Prabowo Subiantolah yang mengetahui rencana tersebut.

"Yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden."

"Ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden, jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya itu betulbetul hanya presiden yang tahu," kata Hasan di kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

Pihaknya mengaku tidak memiliki informasi tentang rencana tersebut, termasuk sosok yang disebutsebut tak seirama dengan Prabowo.

"Yang di luar ini kan cuman menerkanerka aja."

"Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya kita tidak punya informasi soal itu. Itu betulbetul kewenangannya presiden," kata Hasan.

Menurut Hasan, Prabowo tidak pandang bulu.

Siapa pun menteri Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan pemerintah akan dievaluasi Prabowo.

Hal tersebut juga sudah beberapa kali disinggung oleh Prabowo dalam beberapa kesempatan.

"Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden," ujar Hasan.

"Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. 'Yang tidak mau ikut, ya silakan di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,'" demikian amanat Prabowo yang dijelaskan Hasan.

Kendati demikian, kata Hasan, Prabowolah yang dianggap paling tahu mengenai wacana reshuffle di kabinetnya.

Sebelumnya, isu reshuffle pertama kali disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengaku mendapat info bahwa ada menteri yang tidak seirama dengan Prabowo.

Namun, Dasco tidak mengetahui evaluasi yang dilakukan presiden kepada menteri yang bersangkutan, cukup teguran atau ada reshuffle.

"Jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Ketua Harian DPP Gerindra itu mengaku belum berkomunikasi lebih lanjut dengan Prabowo soal isu reshuffle itu.

Ia menegaskan presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle.

"Mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak progresif dan kewenangan dari presiden."

"Dan tentunya kita tidak ingin mendahului, kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana," tegas Dasco.

Diketahui, isu reshuffle ini berembus setelah Prabowo mengatakan akan menyingkirkan bawahannya jika tak seirama dengan pemerintah.

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu."

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," tegas Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.