Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto, mengkritik revisi Tata Tertib (Tatib) DPR yang memungkinkan rekomendasi pencopotan pejabat lembaga negara.
Ia menilai aturan ini sebagai kemunduran yang dapat mengancam independensi lembagalembaga negara.
"Sebagian besar pejabatpejabat yang dipilih melalui fit and proper test itu kan pejabatpejabat pada lembaga negara yang mandiri seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), KPK, KY,” katanya saat diwawancarai di Gedung MK, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
"Nah, kalau mereka diancam dengan aturan seperti itu, yang kita khawatirkan mereka tidak akan melaksanakan tugas sebagai lembaga independen,” ia menambahkan.
Aswanto juga menyoroti bagaimana mekanisme pencopotannya dulu terjadi meski DPR secara teknis tidak memiliki kewenangan langsung.
Pada 2022, Aswanto dicopot dari jabatannya sebagai hakim konstitusi setelah DPR merekomendasikan penggantinya kepada presiden.
Pencopotannya menjadi kontroversial karena ia dinilai DPR "tidak sejalan" dengan kepentingan legislatif.
"Sama dengan yang saya alami kan. DPR itu tidak bisa mencopot saya tapi dia merekomendasikan pada presiden yang ujungnya disetujui. Padahal semestinya tidak boleh begitu,” ungkapnya.
Kini, aturan yang membenarkan mekanisme tersebut justru akan dilegalkan. Aswanto memperingatkan bahwa dampaknya bisa sangat luas.
"Saya kira bukan hanya satu dua, semakin banyak nanti atau sama sekali tidak ada karena memang tidak ada lagi yang berani untuk independen,” tutur Aswanto.
Sebagai informasi, DPR melakukan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Tata tertib itu telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025).
DPR kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
Dengan adanya revisi tata tertib ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna dapat dievaluasi kinerjanya secara berkala.
Pejabat tersebut antara lain adalah Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).
