TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah meminta Presiden RI Prabowo Subianto melakukan evaluasi jajaran menterinya.

Dia melihat ada bawahannya yang masih belum bekerja maksimal.

"Kalau melihat orkestrasi dari jajaran kementerian, memang saya berharap presiden dan hari ini bisa mengevaluasi para menteri di kabinetnya dan ada yang tertatih-tatih, ada yang gagap untuk mengikuti irama presiden yang begitu cepat," ujar Said kepada wartawan, Jumat (7/2/2025).

Said juga mengkritik keras ada menteri yang justru mengeluarkan kebijakan yang membebani Prabowo selaku Presiden RI.

Bahkan, tidak jarang Prabowo harus turun tangan gara-gara kebijakan tersebut.

"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Bapak Presiden. Sehingga Presiden, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri, akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan untuk menyetop kebijakan menteri tersebut," jelasnya.

Said pun mencontohkan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 Kg.

Akibatnya, masyarakat banyak yang mengantree untuk membeli gas itu di pangkalan.

"Elpiji karena menimbulkan keriuhan kegaduhan kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya. Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota. Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaosly di masyarakat bawah," ungkapnya.

Namun, Said mengatakan Presiden Prabowo yang paling mengetahui siapa menteri yang dianggap layak direshuffle dari kabinet.

"Jadi hemat saya, presiden sesungguhnya lebih tau mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, dan mana saya kementerian yng perlu digenjot, perlu effort, untuk mencapai asta cita sebbagai mimpi presiden," pungkasnya.

Prabowo Ungkit Isu Reshuffle?

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca lewat 100 hari pemerintahannya. Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.