POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Keberadaan kelompok separatis di Papua yakni Kelompok Kriminal Bersenjata Papua atau KKB Papua meresahkan. 

Teror demi teror dilancarkan oleh kelompok yang merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini. Terbaru, KKB Papua menembaki aparat serta membakar sekolah di wilayah Papua Pegunungan. Adapun jaringan dan pergerakan KKB Papua sudah dipetakan. 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut terdapat 24 jaringan KKB di wilayah Papua dengan anggota diperkirakan mencapai 1.438 orang. Listyo menyebut, anggota KKB Papua dilengkapi senjata api (senpi). 

"Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 angggota dan mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan," kata Sigit saat rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, pada Senin (11/11/2024) lalu. 

Dari data yang dipaparkan Sigit, daerah rawan KKB di Papua berada di Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika.

Sigit menilai, hal ini mengakibatkan Papua menjadi daerah dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Dan ini tentunya memiliki kerawanan yang tinggi khususya pada saat pilkada nanti sehingga kami memang mmberikan perhatian khusus," ujarnya.

Selain itu, ia memaparkan data gangguan KKB sejak awal 2024 hingga saat ini. Tercatat, ada 217 aksi dengan jumlah 104 korban dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 luka-luka.

"Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban," ungkapnya.

Selanjutnya, Sigit mengungkap, ada kelompok KKB yang bergerak secara politik. Hingga saat ini, mereka sudah melakukan setidaknya 205 aksi.

"Mereka melakukan 205 aksi ada 4 kelompok dari mulai KNPB, ULMWP, GRPWP, dan seterusnya," kata Sigit.

Jenderal bintang empat ini menambahkan, kelompok KKB yang bergerak secara politis itu kerap mengangkat aksi isu marginalisasi dan diskriminasi, sejarah intergrasi dan status politik, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua.

"Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua," ujar Sigit. (*)