TRIBUNNEWS.COM – Sebagian besar warga Amerika Serikat (AS) menolak rencana Presiden Donald Trump untuk menguasai Jalur Gaza dan memindahkan paksa warganya ke luar negeri.
Hal itu didasarkan pada hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Data for Progress dan dirilis hari Rabu, (12/2/2025).
Dalam jajak pendapat itu para responden akan ditanya apakah mereka setuju jika AS mengambil alih Terusan Panama, Greenland, Kanada, dan Gaza. Trump sebelumnya pernah mengaku ingin agar AS menguasai wilayah-wilayah itu.
Responden diberi tahu bahwa AS di bawah Trump berencana menguasai Gaza, mengubahnya menjadi kawasan resor seperti Riviera di Laut Tengah. Mereka juga diberi tahu bahwa rencana itu mengharuskan 1,8 juta warga Gaza diusir ke negara-negara tetangga.
Sebagian besar responden (64 persen) memilih menolak rencana Trump. Sebanyak 85 persen pemilih Partai Demokrat menolak, sedangkan 56 persen pemilih Partai Republik mendukung dan 43 persen menolak.
Trump pernah mengklaim AS tidak perlu melibatkan pasukannya demi mengambil alih Gaza. Meski demikian, para pakar militer mengatakan upaya pengusiran warga Gaza akan mendapat perlawanan bersenjata dari Hamas.
Di samping itu, pengambilalihan Gaza secara penuh dan proses pembangunan kembali tanah Palestina itu bisa jadi akan memerlukan bantuan personel militer AS.
Ada sebanyak 69 responden yang menolak pengiriman pasukan AS ke Timur Tengah guna mengambil alih Gaza.
Data for Progress mengatakan hasil jajak pendapat ini menunjukkan bahwa rencana Trump tidak populer atau sulit diterima mayoritas warga AS.
“Sebagian besar responden menolak AS mengambil alih Gaza dan memindahkan warga Palestina yang tinggal di sana, dan bahkan lebih banyak lagi responden yang menolak ide AS mengirim pasukan ke Timur Tengah untuk merealisasikan rencana itu.”
Jajak pendapat ini dilangsungkan dari tanggal 8 hingga 9 Februari 2025 dengan melibatkan 1.201 responden di AS lewat web panel.
Sampel dipertimbangkan agar mewakili umur, jenis kelamin, pendidikan, ras, geografi, dan lainnya.
Jajak pendapat dilakukan dalam bahasa Inggris. Margin of error mencapai kurang lebih 3 persen.
Berbeda dengan mayoritas warga AS, kebanyakan warga Israel mendukung rencana Trump untuk menguasai Gaza dan mengusir warga Palestina dari sana.
Jajak pendapat itu dilangsungkan tanggal 9 hingga 10 Februari 2025 dan melibatkan 500 warga Israel dari kalangan Yahudi dan Arab yang berusia minimal 18 tahun.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan Jerusalem Post dan Panel4All menyebutkan ada 65 persen warga Israel yang mendukung rencana Trump. Mereka meyakini rencana itu adalah solusi terbaik untuk menghentikan perang di Gaza.
Hanya 16 responden yang menolak usul Trump. Sebanyak 10 persen dari responden yang menolak mengatakan rencana itu tidak bisa diterima secara moral, sedangkan 6 persen lainnya mengatakan ada solusi lain yang lebih baik.
Tempo hari Trump berkata kepada wartawan bahwa dia berkomitmen untuk membeli dan memiliki Gaza.
Dia juga mengaku barangkali akan mengizinkan beberapa wilayah Gaza untuk dibangun kembali oleh negara-negara lain di Asia Barat.
“Saya berkomitmen membeli dan memiliki Gaza. Selama kita membangunnya kembali, kita mungkin memberikannya kepada negara lain di Timur Tengah untuk membangun sebagian, orang lain mungkin melakukannya lewat pengawasan kita."
"Tetapi kita berkomitmen untuk memilikinya, mengambilnya, dan memastikan bahwa Hamas tidak kembali,” ujar Trump di dalam pesawat Air Force One.
Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel awal Februari kemarin, Trump mengaku akan mengambil alih Gaza.
Trump ingin menciptakan “Riviera” versi Timur Tengah. Riviera adalah kawasan pantai Mediterania yang memiliki banyak resor.
Dia juga mengusulkan warga Palestina untuk dipindahkan ke negara-negara Arab. Usul itu ditentang keras oleh Arab Saudi, Yordania, dan Mesir.
Dalam wawancara dengan Fox News hari Minggu, Trump mengatakan warga Palestina yang telah pindah tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza.
“Tidak, mereka tidak berhak karena mereka akan mendapat tempat tinggal yang jauh lebih baik. Dengan kata lain, saya berbicara tentang pembangunan tempat permanen untuk mereka karena jika mereka kembali sekarang, dibutuhkan waktu bertahun-tahun,” kata Trump.
Usul Trump itu bertentangan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 194 yang menyebutkan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka.
(*)