TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI menyoroti soal dipangkasnya anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebesar 49,57 persen dari pagu awal 2025.
Adapun pemangkasan anggaran Komdigi sebesar Rp 3,84 triliun dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp 7,72 triliun.
Komisi I DPR bahkan membandingkan anggaran Komdigi yang lebih rendah dari perputaran uang di kasus judi online (judol) yang nilainya mencapai ratusan triliun.
Awalnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan cara pandang negara soal kasus judol tidak dengan cara ekonomi.
"Tapi lebih pada cara pandang pertahanan bangsa dan negara, karena yang rusak itu bangsa dan negara gara-gara judol. Bayangkan kalau generasi muda kita rusak ke depan, apa jadinya?" kata Aher dalam Rapat Komisi I DPR bersama Komdigi, Kamis (13/2/2025).
Politikus PKS itu kemudian menyinggung soal rilis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Komisi III DPR soal perputaran uang kasus judol pada 6 November 2024 lalu.
"Ini ternyata putaran dana yang hadir di judol itu sudah sampai di angka Rp 283 triliun. Itu per 6 November 2024," kata Aher.
Ternyata, dikatakan Aher, dalam rapat PPATK berikutnya yang diinformasikan lewat rilis pada 8 Februari 2025, angka perputaran uang dalam kasus judol meningkat drastis.
"Ternyata cukup besar. Ini lebih besar lagi, Rp 359 triliun. Jadi berapa bulan itu? November, Desember, satu bulan saja naiknya dari Rp 283 triliun Rp 359 triliun Ini luar biasa," kata dia.
Hal yang mengherankan, Aher mendapatkan informasi dari Komdigi dalam rapat tertutup dengan Komisi I DPR, bahwa perputaran uang dalam kasus judol lebih rendah.
"Waktu rapat terakhir kan di angka lebih rendah ya, karena rapat tertutup saya tidak usah ungkap berapa angkanya, lebih rendah angkanya begitu. Mungkin bisa dijelaskan mengapa angka tersebut di Komdigi lebih rendah, tapi di PPATK lebih tinggi," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR lainnya, Dave Laksono bereaksi soal perputaran uang di kasus judol.
Dia membandingkan perputaran uang tersebut dengan APBN Komdigi.
"Angkanya sangat fantastis mengenai judol dibandingkan APBN Komdigi hanya Rp 3,4 triliun, sementara setiap harinya perputaran uang di judol saja sudah lebih dari Rp1 triliun," kata Dave.
"Jadi istilahnya tidak sampai seminggu melebihi dari anggaran Komdigi. Itu baru dari satu pelanggaran saja, belum dari pelanggaran yang lain," tandasnya.
Sebelumnya, Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipangkas sebesar Rp 3,84 triliun atau 49,57 persen dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp 7,72 triliun.
Hal tersebut diungkap Sekjen Kemkomdigi, Ismail dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Pemangkasan ini sekaligus menyikapi instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat menteri keuangan nomor Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian, lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.
"Kemkomdigi mengalami penyesuaian anggaran dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,84 triliun atau sebesar 49,57 persen dari pagu anggaran tahun anggaran 2025," ujar Ismail.
Ismail pun berharap pemangkasan anggaran ini diharapkan tidak mengganggu pelayanan publik Kemkomdigi.
Di antaranya, penyediaan infrastruktur telekomunikasi, BTS, akses internet, palapa ring hingga layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
"Yang kedua, pembangunan SDM digital berupa literasi digital, digital talent scholarship dan beasiswa S2 S3 fasilitasi ekonomi digital dan komunikasi publik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan program prioritas yang berpotensi terdampak efisiensi itu sedang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Selain itu, kata Ismail, Kemkomdigi turut mendukung arahan presiden RI dengan melakukan upaya dan strategi agar program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Yakni melalui prioritas program kerja, refocusing anggaran dan review mendalam terhadap program kerja existing.
Namun, Ismail mengatakan pihaknya tidak menampik meminta tambahan anggaran yang diperuntukkan PNBP serta penggunaan saldo kas BLU. Khususnya untuk membiayai operasi dan maintenance, infrastruktur dan program-program yang mendukung Asta Cita.
"Ijinkan kami mohon dukungan Komisi I DPR untuk dapat menyetujui efisiensi anggaran dan usulan tambahan anggaran TA 2025 ini Termasuk luncuran Tambahan anggaran sumber dana PHLN sebesar 280 miliar untuk penyelesaian proyek PDN Cikarang yang akan segera disampaikan kepada menteri keuangan," pungkasnya.
