Airlangga Ungkap Indonesia Siapkan Perubahan Struktural demi Aksesi OECD
kumparanBISNIS February 22, 2025 12:40 PM
Pemerintah Indonesia tengah melakukan berbagai penyesuaian struktural guna mempercepat proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Penyesuaian ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan kesesuaian regulasi nasional dengan standar internasional yang ditetapkan OECD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan target penyelesaian initial memorandum diharapkan tercapai pada kuartal I 2025.
“Iya kan kita punya target untuk memasukkan inisial memorandum itu di kuartal ini sehingga tadi koordinasi dengan hampir seluruh kementerian dan lembaga,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jumat (21/2).
Ia juga menekankan pentingnya aspek lingkungan serta isu foreign bribery dalam proses aksesi. Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan penyesuaian struktural juga mencakup perubahan dalam koordinasi kementerian dan lembaga yang terlibat dalam aksesi ini.
“Kita akan mempersiapkan struktur PMO yang baru, karena struktur K/L kan berubah. Jadi tadi kami juga sampaikan perubahan-perubahan. Nah di situ kan ada berbasis sektor, ada 26 sektor,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, menegaskan bahwa initial memorandum akan diajukan pada pertemuan ministerial meeting yang dijadwalkan pada awal Juni.
“Kita ini kan tahapnya menyelesaikan initial memorandum. Initial memorandum itu kita harus membawa itu, itu di sidang ministerial meeting, itu sekitar tanggal 4-6 Juni,” kata Susi.
Susiwijono menyebut, sebanyak 64 kementerian dan lembaga terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Dengan 26 komite yang bertanggung jawab atas berbagai sektor.
“Kita udah sepakat di dalam negeri, dengan semua K/L ada 64 KL kan, ada 26 komite kan, makanya seluruh K/L terlibat. Kita akan selesaikan di akhir Maret,” jelasnya.
Dalam penyesuaian sektor-sektor pemerintahan, Susiwijono menyoroti beberapa kementerian dan lembaga yang telah menunjukkan kesiapan tinggi dalam memenuhi standar OECD.
“Tadi yang leading, yang sudah sangat bagus tadi, yang terkait dengan Kemendag, BPS, kemudian KPK yang anti-corruption juga sangat bagus. Dan Kemenpan RB, istilahnya Public Governance Committee. Jadi yang terkait dengan public governance kita diapresiasi bagus,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, menargetkan Indonesia masuk aksesi OECD pada tahun 2028.
“Ya kalau targetnya 3 tahun ya, seperti sampai kata Pak Menko. Tapi prosesnya kan, ya kita nggak tahu proses teknisnya,” katanya.
