Lidea Feed

Dampak Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia

Muhammad Fadel Alfitrah Hiola February 25, 2025 02:40 PM

Tahun 2025 menjadi awal baru bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan-kebijakan strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini mewajibkan eksportir di sektor sumber daya alam, kecuali minyak dan gas, untuk menahan seluruh pendapatan ekspor mereka di dalam negeri selama minimal satu tahun.

Tujuan utamanya adalah memperkuat cadangan devisa negara, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional terhadap fluktuasi ekonomi global.

Latar Belakang Kebijakan

Nikel, batu bara, kelapa sawit adalah beberapa dari begitu banyak komoditas andalan Indonesia untuk diekspor. Namun dalam beberapa tahun terakhir, fluktuasi ekonomi global membuat harga komoditas menjadi tidak stabil dan diperlukan adanya intervensi pemerintah berupa kebijakan perdagangan internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu intervensi yang dimaksud adalah mengantisipasi aliran devisa keluar yang signifikan, yang dalam hal ini dapat berakibat lemahnya cadangan mata uang asing negara.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, Senin 17 Februari 2025 menegaskan bahwa intervensi pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing serta memperkokoh stabilitas ekonomi nasional di tengah badai ketidakpastian ekonomi global. Regulasi yang dibuat juga diklaim berpotensi menambah cadangan devisa negara hingga 80 miliar dolar AS.

Walaupun demikian, kebijakan ini bisa menjadi bilah pedang yang bermata dua. Dari perspektif jangka panjang, penyimpanan DHE di dalam negeri tanpa dibarengi dengan fleksibilitas dan fasilitas bagi eksportir bisa saja dengan menurunkan daya saing industri nasional. Selain itu, regulasi tersebut belum menggambarkan insentif yang jelas yang didapatkan oleh eksportir sehingga dapat menimbulkan respon negatif para eksportir.

Dampak terhadap Perekonomian

1. Penguatan Cadangan Devisa

Dengan menahan devisa hasil ekspor di dalam negeri, cadangan devisa Bank Indonesia diproyeksikan meningkat secara signifikan. Hal ini memberikan kemampuan lebih bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengurangi risiko depresiasi mata uang. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan dampak jangka pendek berupa gangguan arus kas bagi eksportir yang memiliki komitmen keuangan di luar negeri.

2. Meningkatkan Likuiditas Perbankan

Dengan menahan devisa di dalam negeri, likuiditas perbankan nasional akan meningkat. Ini memungkinkan bank untuk lebih fleksibel dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif seperti industri manufaktur dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peningkatan likuiditas ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, tanpa strategi penyaluran dana yang tepat, peningkatan likuiditas ini bisa kontraproduktif dan menimbulkan inflasi akibat kredit yang berlebihan.

3. Tantangan bagi Eksportir

Eksportir yang terbiasa menyimpan pendapatan mereka di luar negeri untuk kebutuhan investasi dan transaksi global akan merasakan dampak signifikan dari kebijakan ini. Kebijakan ini membatasi fleksibilitas pengelolaan keuangan mereka dan berpotensi menurunkan efisiensi bisnis serta daya saing di pasar internasional.

4. Dampak terhadap Investasi Asing

Bagi investor asing, kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah proteksionis yang membatasi arus modal keluar. Jika dianggap terlalu ketat, kebijakan ini bisa menimbulkan sentimen negatif di kalangan investor, yang pada akhirnya mempengaruhi aliran investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia.

Tantangan dan Prospek ke Depan

Meskipun kebijakan DHE memiliki potensi untuk memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia, implementasinya membutuhkan strategi yang cermat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi daya saing eksportir di pasar global.

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Liana Bratasida, menilai kebijakan ini tidak relevan bagi industri pulp dan kertas, karena bahan baku mereka berasal dari Hutan Tanaman Industri (HTI) yang merupakan investasi berkelanjutan, bukan eksploitasi sumber daya alam hutan alam. Selain itu, peningkatan kewajiban DHE dinilai akan meningkatkan beban biaya dan mengurangi fleksibilitas pengelolaan modal kerja bagi pelaku usaha.

Kebijakan ini seharusnya bisa lebih fleksibel dengan mempertimbangkan skema insentif bagi eksportir yang menyimpan devisa mereka di dalam negeri dalam jumlah tertentu. Selain itu, regulasi ini perlu diiringi dengan kebijakan pelengkap yang mendukung daya saing industri ekspor, seperti peningkatan infrastruktur logistik dan efisiensi birokrasi.

Kesimpulan

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) merupakan langkah strategis untuk memperkuat cadangan devisa negara dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, eksportir, dan pelaku industri, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk memperkuat stabilitas ekonomi makro Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional.