TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Peran perempuan dalam memperkuat ketahanan nasional tidak bisa diabaikan.

Lebih dari sekadar isu kesetaraan gender, perempuan berkontribusi langsung dalam aspek sosial, ekonomi, dan keamanan yang menjadi fondasi utama ketahanan negara.

Ketua Vanita Naraya Foundation, Diah Pitaloka, menyoroti bahwa kebijakan Women Peace and Security (WPS) harus diintegrasikan dalam strategi nasional.

Dalam forum diskusi yang berlangsung di Jakarta, ia menegaskan bahwa perempuan bukan hanya korban dalam konflik, tetapi juga aktor penting dalam menciptakan stabilitas.

"Ketahanan negara tidak hanya bergantung pada militer atau alat perang, tetapi juga mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan iklim. Di sinilah perempuan memiliki peran yang sangat signifikan," ujarnya dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Women Peace dan Security di Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.

Diah juga menggarisbawahi bahwa perempuan berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di sektor informal yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Selain itu, perempuan sering menjadi penggerak utama dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim yang semakin relevan dalam konteks ancaman global saat ini.

Namun, implementasi kebijakan terkait peran perempuan dalam ketahanan nasional masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurut Diah, koordinasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi juga terlaksana secara nyata di lapangan.

"Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar peran perempuan dalam ketahanan negara semakin diperkuat," tambahnya.

Dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi bangsa, pemberdayaan perempuan bukan sekadar kebutuhan, tetapi menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).