Partai konservatif Jerman, Uni Kristen Demokrat (CDU) dan mitranya di Bavaria, Uni Kristen Sosial (CSU), memenangkan pemilu nasional pada Minggu (23/02). Kemenangan ini menempatkan pemimpin CDU, Friedrich Merz, dalam posisi kuat untuk menjadi kanselir Jerman berikutnya, memimpin negara dengan ekonomi terbesar di Eropa.
Pemilu ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang diperburuk oleh kebijakan Presiden Donald Trump. Kebijakan tersebut mencakup pendekatan agresif terhadap perang Rusia-Ukraina, dukungan terhadap gerakan populis sayap kanan di Eropa, serta rencana tarif impor yang dapat merugikan ekonomi Eropa. Ketegangan ini mendorong seruan bagi Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada Washington dalam hal pertahanan dan merancang strategi geopolitik yang lebih mandiri.
Merz menyatakan bahwa Eropa harus mencapai "kemerdekaan" dari AS dan menyerukan penguatan kerja sama pertahanan dalam blok Uni Eropa.
Selain menghadapi hubungan yang tegang dengan AS dan Rusia, pemerintahan Jerman yang baru juga harus berurusan dengan kebijakan Cina yang semakin tegas.
Sebagai mitra dagang utama Jerman, total perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai €246,3 miliar (Rp4.248 triliun) pada tahun 2024. Namun, Uni Eropa tidak hanya melihat Cina sebagai mitra, tetapi juga sebagai pesaing dan "saingan sistemik."
Saat dimintai tanggapan terkait hasil pemilu Jerman, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menyatakan kesiapan Beijing untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru guna meningkatkan hubungan bilateral.
Xuewu Gu, profesor hubungan internasional di University of Bonn, memperkirakan bahwa pemerintahan baru Jerman kemungkinan akan melonggarkan pembatasan terhadap investasi Tiongkok. Ia juga meyakini bahwa Jerman, bersama Uni Eropa, akan mendorong kesepakatan perdagangan dan investasi dengan Beijing.
"Jika perang dagang dengan AS terjadi, Jerman tidak punya pilihan selain mempererat kerja sama dengan Cina," kata Gu.
Meskipun Jerman selama ini berfokus pada pasar Cina, hubungan dengan India sebagai mitra ekonomi yang berkembang pesat, semakin menarik perhatian. Nilai perdagangan bilateral antara Jerman dan India mencatat rekor tertinggi sebesar €30,9 miliar (Rp531,6 triliun) pada tahun 2024.
Pemerintah Jerman juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menarik tenaga kerja terampil dari India guna mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam negeri.
Gurjit Singh, mantan duta besar India untuk Jerman, menegaskan bahwa hubungan antara kedua negara telah dibangun dengan kokoh oleh CDU dan SPD (Partai Demokrat Sosial), sehingga seharusnya tidak mengalami perubahan drastis.
Ia juga menekankan bahwa dunia sedang mengalami pergeseran geopolitik yang cepat, dengan hubungan antarnegara dipengaruhi oleh dinamika baru.
"India melihat Jerman dan Eropa sebagai poros penting dalam tatanan multipolar dunia. Dengan hubungan yang sudah terjalin baik, kami tidak mengantisipasi adanya gejolak besar," ujarnya.
Gulshan Sachdeva, kepala koordinator Global South Centre of Excellence, menambahkan bahwa Merz dapat memainkan peran penting dalam membentuk Eropa yang lebih independen, terutama di tengah ketegangan trans-Atlantik.
"Rusia adalah tantangan strategis, sementara kekecewaan Jerman terhadap Cina semakin meningkat. Selain itu, Merz juga mempertanyakan masa depan NATO dan opsi pencegahan nuklir," jelasnya.
Sachdeva menilai bahwa situasi ini dapat membuka peluang bagi India untuk memperkuat kemitraan dengan Eropa, terutama jika Jerman dan Uni Eropa mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih otonom.
Selama kampanye, Merz berjanji akan melakukan reformasi besar terhadap kebijakan suaka Jerman. Janji ini muncul setelah serangkaian serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh pencari suaka, yang memperkeras sentimen publik terhadap migrasi ilegal.
Situasi ini turut menguntungkan partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD), yang meraih 20,8% suara—hasil tertinggi mereka di tingkat federal.
Merz berjanji akan memperketat kontrol perbatasan dan mempercepat deportasi pencari suaka yang permohonannya ditolak, termasuk ke Afghanistan. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi dengan Taliban guna memfasilitasi deportasi imigran Afghanistan.
Mojib Atal, peneliti migrasi di Friedrich-Alexander University Erlangen-Nrnberg (FAU), memperkirakan bahwa pemerintahan baru akan mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih ketat.
Namun, beberapa pakar Afghanistan memperingatkan bahwa keterlibatan Jerman dengan Taliban dapat memberikan legitimasi terhadap kelompok fundamentalis tersebut.
Wazhma Tokhi, aktivis hak-hak perempuan Afghanistan yang kini tinggal di Jerman, mengecam ide negosiasi dengan Taliban.
"Ini bukan hanya mengkhawatirkan, ini adalah pengkhianatan terhadap perempuan, aktivis, dan pengungsi Afghanistan yang berharap pada komitmen Jerman terhadap hak asasi manusia," katanya kepada DW.
Tokhi memperingatkan bahwa setiap dialog dengan Taliban harus disertai tuntutan tegas mengenai hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan.
"Kurang dari itu berarti Jerman ikut berkontribusi dalam penindasan mereka," tambahnya.
Di Iran, media pemerintah meliput pemilu Jerman secara luas, terutama menyoroti peningkatan suara AfD. Beberapa analis Iran berharap pemerintahan baru Jerman akan mengambil sikap lebih keras terhadap Teheran.
Di sisi lain, keputusan Merz untuk mengundang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Jerman menarik perhatian. Langkah ini bertentangan dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Undangan ini dipandang sebagai sinyal kuat terhadap rezim Iran.
Di Indonesia, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani, menilai bahwa pemerintahan baru Jerman kemungkinan tidak akan membawa perubahan besar dalam hubungan bilateral.
"Jerman telah lama menjadi mitra utama Eropa bagi Indonesia, terutama dalam perdagangan dan isu lingkungan," ujarnya.
Namun, ia juga melihat peluang bagi Indonesia untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan Jerman, terutama di tengah perubahan arah kebijakan luar negeri Eropa yang lebih mandiri dari AS.
"Eropa selama ini erat dengan AS. Namun, kebijakan Trump yang lebih isolasionis memberi peluang bagi Asia dan Eropa untuk membangun hubungan yang lebih erat," jelasnya.
"Jerman fokus pada perdagangan, sementara Asia membutuhkan investasi, teknologi, dan mitra dagang. Ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan," tambahnya.
Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.
