TIMESINDONESIA, BANJAR – DPC Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar melalui Muhlison selaku pembinanya mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna mempertanyakan program bantuan 3 juta rumah yang saat ini masih dalam tahap validasi pendataan oleh enumerator.

"Pendataan kan sudah berjalan tapi teknis terkait alternatif maupun solusi yang ditawarkan belum jelas," ungkap Muhlison, Kamis (26/2/2025).

Aktivis yang juga mantan ketua PMII Kota Banjar ini menyebut bahwa pemerintah sendiri menampung kebijakan ini berdasarkan basis kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan tidak terburu-buru mengambil skema subsidi perbaikan.

"Karena di lapangan kita masih banyak menemukan masyarakat yang status tempat tinggalnya masih tumpang karang dan bagaimana dengan warga lainnya yang statusnya belum ada kepemilikan tanah," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan hasil korespondensi dari pendataan yang telah dilakukan dan bagaimana motode pendataan yang dilakukan oleh enumerator.

"Bagaimana kemudian muncul kesimpulannya bahwa warga Kota Banjar tidak memiliki minat terhadap jenis bantuan alternatif rumah susun. Kita pertanyakan metode yang digunakan seperti apa sehingga muncul kesimpulan tersebut karena ini sangat mempengaruhi hasil dan ini korelasinya dengan keputusan atas alternatif solusi penawaran yang diberikan," ujarnya.

Muhlison berharap pemerintah lebih detail melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat khususnya yang masih tumpang karang karena menurutnya masyarakat di kelompok ini memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Khusus untuk alternatif rumah susun, tentu ini juga akan menjadi salah satu alternatif bantuan yang diminati, tinggal bagaimana pemerintah memberikan edukasi terkait kebutuhan rumah yang layak ditinggali walaupun pada dasarnya itu jauh dari tempat kerjanya," paparnya.

Rumah susun akan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni tanpa mereka dibebani oleh biaya sewa yang akan dtanggung oleh Pemerintah.

"Peluang ini jangan sampai terlewatkan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan tempat tinggal yang layak," tandasnya.

Adapun pertemuan dengan Dinas LH, Muhlison menyimpulkan bahwa dinas belum bisa memberikan kejelasan terkait program bantuan 3 juta rumah ini.

"Ini masih racikan sehingga Posnu Kota Banjar mendorong untuk ikut serta dalam mensukseskan program agar tepat guna dan tepat sasaran," imbuhnya.

Posnu Kota Banjar juga berencana untuk melakukan audensi dengan Pemerintah Kota Banjar agar ke depannya penerima manfaat adalah benar-benar masyarakat yang layak menerima sasaran program bantuan 3 juta rumah tersebut. (*)