TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokoh masyarakat Banten, Gus Rofi Muhlis, mengatakan berdosa jika tanah negara didiamkan tidak bermanfaat dan akhirnya habis termakan abrasi. 

Oleh karena itu lebih baik tanah negara di kawasan pantai utara Tangerang dimanfaatkan untuk mendorong kemaslahat masyarakat.

Hal ini disampaikan Gus Rofi menyikapi perdebatan tindak lanjut program Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pantai utara Tangerang, Banten.

Gus Rofi mengatakan tanah di pantai utara Tangerang yang masuk program PSN adalah tanah negara tidak terkelola dengan baik. 

“Jadi bedakan antara tanah negara yang dikelola Perhutani dengan tanah milik swasta. Itu dua hal yang beda. Dan yang masuk PSN adala tanah negara tersebut,” kata Gus Rofi  dikutip pada Kamis (27/2/2025).

Jika tanah tersebut tidak terkelola dengan baik, menurut Gus Rofi, malahan berdosa jika membiarkannya.

Dengan kondisi itu pemerintah pada masa Jokowi mengeluarkan Perpres untuk menjadikannya bagian proyek PSN. 

“Prosesnya dimulai dari kajian dari bawah, sampai ke gubernur, lalu sampai kementerian, dan melibatkan sejumlah kementerian, sampai akhirnya keluar perpres. Jadi ini ada prosesnya, bukan ujuk-ujuk (tiba-tiba) ada PSN,” papar Gus Rofi.

Diharapkan dengan tanah negara di kawasan pantai utara Tangerang dijadikan PSN, kata Gus Rofi, akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Contohnya, di kawasan ini dilarang dibangun perumahan tapi hanya untuk  wisata hijau, mangrove.

“Kawasan ini mangrove hanya tinggal 90 hektare, tapi diamanatkan dijadikan 500 hektare. Ini baik apa buruk?” ungkap dia.

Belum lagi jika nanti di kawasan ini dibangun menjadi tempat wisata.

Dengan demikian, kata Gus Rofi, tidak ada alasan untuk menghentikan PSN ini.

“Kalau dihentikan mau dibuat apa?” kata dia.

PSN di kawasan ini akan memunculkan efek kebutuhan tenaga kerja, pertumbuhan ekonom, peluang masyarakat untuk membuka usaha, dan sebagainya.

 Termasuk manfaat adanya pemasukan pajak bagi negara.

Gus Rofi juga menyinggung banyaknya pihak yang tidak paham dan hanya termakan isu terkait dengan PSN.

Seharusnya, kata dia, mereka lebih dulu klarifikasi terhadap persoalan PSN.  

“Mudharat itu kalau kemudian di sana pekerjanya diambil dari orang luar. Lha ini kan nanti pekerjanya juga berasal dari sekitaran lokasi PSN.  Kalau ada anak Banten, anak Tangerang yang punya kualifikasi dan profesional untuk jadi direktur. Kan begitu,” papar Gus Rofi.

Intinya, lanjut dia, kalau ada tanah negara yang tidak terurus dan tidak termanfaatkan, dan ujung-ujungnya habis terkena abrasi, dan ini milik negara,  apa salahnya kalau dimanfaatkan.

 “Kalau itu didiamkan malahan berdosa,” kata dia.