TIMESINDONESIA, PEMALANG – Bertempat di ruang rapat Komisi VI DPR-RI, Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta Selatan, digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPRI RI dengan Dirut Utama Perum Bulog. 

Komisi yang membidangi Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan persaingan usaha serta BUMN ini, mengangkat soal harga komoditas dan kesiapan Kementerian Perdagangan RI dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri 2025.

Dalam RDP itu, Anggota Komisi VI DPR-RI, Rizal Bawazier juga menyampaikan keluhan nelayan di Dapilnya yaitu Jawa Tengah X (Kab/Kota Pekalongan, Batang dan Pemalang), mengenai perijinan Nelayan Kepada Kementerian Perdagangan.

Menurut Rizal Bawazier, di lapangan terutama terjadi di Dapilnya, pihaknya banyak menerima keluhan dari para Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) terkait mahalnya membuat perijinan di Kemendag.

Pihaknya mendapat pengakuan yang mengejutkan dari nelayan tentang uang pungli yang cukup besar jumlahnya. "Bahkan nelayan menceritakan ke saya sampai ada uang siluman 40 juta rupiah untuk perijinan ini,” ungkap ujar Rizal Bawazier, melalui sambungan telepon pada Senin (3/3/2025 ).

Rizal tidak ingin hal ini terjadi lagi ke depan di wilayah Dapilnya. "Kita tidak mau lagi ada seperti ini, saya harap Pak Menteri pecat sajalah para oknum oknum tersebut," tutup Rizal Bawazier pada rapat tersebut. (*)