Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal merespons isu premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terjadi di kawasan industri atau di sekitar pabrik. Isu ini sempat dikeluhkan pengusaha beberapa waktu lalu.

Said Iqbal menegaskan tindakan pemalakan tidak boleh dilakukan, namun meminta pengusaha tidak meributkan hal tersebut. Ia menyarankan pengusaha langsung melapor ke polisi atau ke RT/RW setempat jika menjadi korban pemalakan.

"Yang nggak boleh mengutip. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Ya harus laporkan ke polisi. Atau sebelum laporan ke polisi ke tingkat RT RW dulu lah, karena Anda kan usaha di situ. Jangan ribut terus. Saran kami RT RW. Kemudian kalau tidak bisa baru polisi," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/3/2025).

Said Iqbal menyarankan agar pengusaha membangun hubungan baik dengan lingkungan demi menghindari kutipan. Ia menilai terjadinya pemalakan oleh oknum ormas disebabkan karena tidak terbangunnya lingkungan di sekitar pabrik.

"Oleh karena itu bangunlah hubungan dengan lingkungan, agar kalau sudah terbangun tidak ada kutipan. Kutipan ini terjadi karena dana CSR dari ruko atau pabrik kecil atau pun pabrik-pabrik di luar kawasan tidak terbangun. Sekecil apa pun mereka bisa terima kok kalau hubungannya baik, biasanya," tuturnya.

"Hari-hari perayaan agama, 17 Agustus, ya sekadar Rp 100-200 ribu kalau dikasih dengan ikhlas juga mereka terima. Yang nggak boleh mengutip," sambung dia.

Ia lalu meminta pengusaha agar sadar diri dalam berbisnis, terlebih karena mereka menjalankan usaha di lahan masyarakat. Pengusaha disebut membeli lahan warga dengan harga murah sehingga harus memberikan timbal balik ke lingkungan.

"Tapi pengusaha sadar diri lah, Anda berusaha di tanah mereka kok. Dulu Anda kan beli tanahnya rumah. Yang bangun ruko, pabrik, beli tanahnya murah. Mereka sudah kehilangan tanah-tanah itu," tutur Said Iqbal.