Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto menonaktifkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, imbas kasus dugaan korupsi Pertamax oplosan di lingkup PT Pertamina Patra Niaga.

Desakan itu disampaikan pengamat sektor minyak dan gas (migas) yang juga Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.

Menurut Yusri, ini adalah langkah pertama yang harus diambil Prabowo jika ingin benar-benar berkomitmen memerangi korupsi.

Sebab pejabat Pertamina ditunjuk oleh Erick Thohir.

Mereka mengelola ekosistem pengadaan minyak mentah, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dikuasai oleh kartel minyak.

Tentu hal ini sangat merugikan rakyat.

Yusri juga menyoroti sikap Erick Thohir yang sempat bungkam lebih dari empat bulan.

Terutama sejak Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024 lalu.

Namun, setelah bertemu dengan Jaksa Agung, Erick Thohir secara tiba-tiba menyatakan akan mengambil langkah.

Ia akan mengevaluasi direksi Pertamina yang menjadi tersangka.

Yusri juga meyakini, tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini.

Untuk itu, pihaknya berharap Prabowo menonaktifkan Erick Thohir demi membuka kasus oplosan Pertamax ini secara terang-terangan.

Sebelumnya, Erick Thohir baru-baru ini melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanudin.

Keduanya membahas soal BBM Pertamax oplosan dalam kasus dugaan korupsi di tata kelola minyak yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Tapi Erick Thohir tidak ingin banyak memberikan informasi ke awak media.(*)

#Prabowo Subianto # Erick Thohir # PT Pertamina Patra Niaga