Nama mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus eks calon presiden 2024, Anies Baswedan, mendadak menjadi sorotan dalam sidang uji materi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (10/3/2025). 

Dalam sidang pendahuluan tersebut, advokat bernama Haji Mohammad Subhan selaku pemohon menilai ada sejumlah figur publik berasal dari "bangsa lain" yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara indonesia (WNI), tetapi justru tetap bisa menduduki jabatan pemerintahan, di antaranya Anies Baswedan.

Dalam permohonannya, dipaparkannya bahwa Anies Baswedan yang pernah menduduki beberapa jabatan publik tersebut adalah contoh individu yang tidak memiliki pengesahan kewarganegaraan yang jelas.

Disampaikannya, Anies Baswedan pernah menduduki jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Gubernur DKI Jakarta selama dua periode hingga calon presiden pada Pilpres 2024.

“Fakta dan kenyataannya, telah banyak orang dari bangsa lain yang dipastikan tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia, ternyata mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan/atau dalam pengisian jabatan,” ujar Subhan dalam sidang pendahuluan uji materi UU Kewarganegaraan tersebut. 

Dalam argumennya, Subhan menyebutkan bahwa Pasal 2 dalam UU Kewarganegaraan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Untuk diketahui, Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berunyi, "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orangorang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara".

Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara".  

Sementara itu, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". 

Subhan menilai seharusnya hanya mereka yang memiliki pengesahan sah sebagai WNI yang diperbolehkan menduduki jabatan di pemerintahan.

Tak hanya Anies, Subhan juga mencantumkan nama lain, seperti Habib Luthfi Bin Yahya, Habib Hadi Zainal Abidin, Haikal Hassan Baras, dan Raffi Ahmad, yang disebutnya pernah menduduki posisi penting dalam pemerintahan meski tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas.

Permohonan ini memicu banyak pertanyaan terkait status kewarganegaraan figurfigur publik di Indonesia, serta bagaimana aturan ini seharusnya diterapkan dalam pemilihan pejabat pemerintahan.

Namun, hingga saat ini tidak ada bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa Anies Baswedan bukan WNI.

Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat, dari keluarga Indonesia, dan telah menduduki sejumlah jabatan publik yang mensyaratkan kewarganegaraan Indonesia.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon untuk lebih memperjelas atau menguraikan kerugian konstitusional yang dirasakan akibat aturan ini, agar permohonan dapat dilanjutkan ke pokok perkara.

"Kalau tidak ada kerugian hak konstitusionalnya di sini, maka tidak bisa masuk ke pokok permohonan," ujar Enny. 

Proses uji materi ini masih terus berlangsung, dengan banyak pihak yang menunggu keputusan MK nantinya, yang bisa menentukan arah kebijakan terkait kewarganegaraan di Indonesia, terutama bagi mereka yang menduduki jabatan publik.