TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi VI DPR RI menyoroti peran PT Danareksa (Persero) dalam penyelamatan Garuda Indonesia melalui investasi sebesar Rp1,1 triliun. Adalah Anggota Komisi VI Budi Sulistyono menaruh perhatian serius pada Danareksa. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Danareksa (Persero), Kanang, sapaan akrabnya, mempertanyakan efektivitas investasi tersebut dalam memperbaiki kondisi keuangan dan manajemen Garuda, mengingat masih adanya keluhan dari karyawan serta ancaman mogok dari pilot.

Legislator dari PDI Perjuangan ini mempertanyakan apakah Danareksa telah memiliki pemetaan yang jelas terhadap kondisi Garuda Indonesia saat ini. Ia menyoroti keluhan yang terus muncul dari mantan karyawan dan pramugari Garuda, serta isu terkait ancaman mogok kerja dari para pilot.

"Apakah Pak Dirut sudah benar-benar memotret kondisi Garuda? Karena kita sering menerima keluhan dari mantan karyawan, mantan pramugari, bahkan mendengar adanya ancaman mogok dari para pilot. Jika melihat manajemennya, tentu perlu ada pembenahan yang luar biasa," ujar Kanang di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan (10/3/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa intervensi terhadap Garuda tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga perlu menyentuh manajemen perusahaan. Jika hanya menyuntikkan dana tanpa perbaikan di tingkat manajemen, menurutnya, permasalahan yang sama akan terus berulang.

"Apakah misi penyelamatan ini juga menyentuh aspek advokasi manajemen? Karena jika hanya soal finansial, siklus masalah ini akan terus terjadi tanpa solusi yang tuntas. Harapan saya, Danareksa bisa masuk ke dalam skema bisnis Garuda secara lebih menyeluruh," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kanang juga meminta penjelasan terkait progres investasi Danareksa di Garuda Indonesia sejak 2022, yang direncanakan berlangsung selama lima tahun. Ia menanyakan apakah intervensi yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan bagaimana status pembayaran dari Garuda terhadap investasi tersebut.

Selain itu, ia menyoroti kondisi kawasan industri yang berada di bawah naungan Danareksa. Menurutnya, banyak kawasan industri mulai mengalami penyusutan, terutama akibat ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional. Ia mengingatkan Danareksa agar mengantisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dapat terjadi di sektor industri.

"Banyak kawasan industri yang mulai menyusut, dan ini harus diantisipasi. Apalagi dengan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memicu PHK. Saya mengingatkan agar ada koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam hal upah buruh, kemudahan pelayanan, serta regulasi yang lebih sederhana," pungkasnya. (*)