TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepemimpinan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dianggap berhasil meningkatkan kinerja Polri melalui implementasi 16 program prioritas yang dijalankan sejak 2021.
Diketahui, Kapolri Sigit sejak dilantik mencanangkan 16 program prioritas yang pelaksanaannya dibagi dalam tiga tahap.
Tahap pertama mencakup 100 hari kerja, tahap kedua berlangsung pada 2021-2022, dan tahap ketiga dilaksanakan pada 2023-2024.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo, menilai keberhasilan Kapolri Sigit dalam meningkatkan kinerja Polri tak lepas dari sikap terbuka terhadap kritik serta tindakan tegas terhadap oknum yang merusak citra kepolisian.
"Kami melihat Kapolri tidak anti kritik dan menerima masukan dari masyarakat. Ini adalah salah satu faktor yang membuat kinerja Polri semakin baik. Apabila ada oknum yang mencoreng nama Polri, baik melalui aduan masyarakat atau kasus yang viral, Kapolri Sigit langsung menindaklanjuti untuk perbaikan institusi," kata Rudianto Lallo kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
Rudianto mencontohkan munculnya tagar No Viral No Justice yang sempat menjadi sorotan masyarakat.
Ia menilai hal tersebut terkait dengan salah satu program prioritas Kapolri, yaitu peningkatan pengawasan publik terhadap kinerja kepolisian.
Program tersebut tercantum pada urutan ke-16 dalam 16 program prioritas Kapolri.
"Sikap Kapolri dalam menghadapi berbagai kritik dari masyarakat cukup bijak, seluruh kritik ini kami pun menilai menjadi masukan bagi Kapolri untuk melakukan evaluasi penataan kelembagaan. Karena kita ketahui, penataan kelembagaan merupakan program prioritas pertama dari Kapolri Sigit. Penataan kelembagaan yang baik dan berkelanjutan akan menopang jalannya program prioritas lainnya, yakni peningkatan kinerja penegakan hukum," ujarnya.
Kapoksi Fraksi NasDem di Komisi III DPR RI ini mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mendukung Kapolri dalam menjalankan program-program prioritasnya, seperti peningkatan pemeliharaan Kamtibmas, penguatan penanganan konflik sosial, pemulihan ekonomi nasional, dan peningkatan kualitas pelayanan Polri.
"Penting juga untuk terus memperkuat komunikasi publik agar keberhasilan kinerja Polri dapat lebih diketahui oleh masyarakat. Tindakan tegas terhadap oknum yang menciderai citra Polri tetap menjadi perhatian utama," pungkas politisi yang berasal dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan (Sulsel) 1 ini.
Rudianto menegaskan, program peningkatan sumber daya manusia (SDM) Polri di era Police 4.0 juga harus tetap berjalan agar Polri semakin unggul dalam menghadapi tantangan zaman.
Pada sisi lain, langkah tegas Kapolri dalam menindak oknum-oknum yang melanggar aturan, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran tugas kepolisian, diakui memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.
