Artikel ini tentang bagaimana dampak penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat.

---

Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Meskipun berumur pendek, penjajahan Jepang meninggalkan dampak yang tidak sepele. Positif maupun negatif. Dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan.

Artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana dampak penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

Pertama-tama, kita akan membahas tentang sistem pendidikan di era penjajahan Jepang. Bagaimana bentuknya?

Beberapa ahli sepakat, kondisi pendidikan di masa pendudukan tentara Jepang (1942-1945) jauh lebih buruk dibanding sebelumnya, dibanding masa pendudukan Belanda. Saat Jepang datang, negara Timur Jauh inimenjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya.

Karena itulah, masyarakat nharus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan jepang. Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang.

Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang, dan terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Jumlah sekolah dasar pun turun.

Pada tahun ajaran 1940/1941 atau ketika Indonesia masih dijajah Belanda, jumlah sekolah dasar 17.848. Namun di akhir pendudukan Jepang (1944/1945), jumlah sekolah dasar menjadi 15.069.

Jumlah guru yang tadinya 45.415 juga berkurang menjadi 36.287. Banyak yang putus sekolah dan buta huruf karenanya. Di sisi lain, pendudukan Jepang juga berdampak positif terhadap pendidikan.

Salah satu kebijakan jepang di bidang pendidikan adalah menetapkan satu macam jenjang pendidikan dasar selama enam tahun, dampak positif kebijakan ini adalah diskriminasi di bidang pendidikan yang terjadi sejak masa kolonial Belanda dihapuskan.

Selain itu, sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku, diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan.

Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda, dihapuskan. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam yakni sekolah dasar selama enam tahun.

Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Kebijakan ini berdampak positif. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda.

Sekolah-sekolah berbahasa Belanda ditutup. Begitu juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa. Salah satu sekolah yang harus ditutup, Hollandsche Chineesche School atau HCS. Tutupnya HCS menyebabkan anak-anak keturunan Tionghoa kembali ke sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi perkumpulan Chung Hua Chiao Thung.

Jepang juga melarang berdirinya sekolah swasta baru. Sekolah swasta yang sudah telanjur berdiri harus mengajukan izin ulang agar bisa tetap beroperasi.

Sekolah swasta yang dulu diasuh oleh badan-badan missie atau zending dibolehkan beroperasi kembali atas diselenggarakan oleh pemerintah Jepang seperti sekolah negeri. Sekolah swasta baru yang boleh berdiri hanya sekolah di bawah kendali Jawa Hokokai.

Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk membantu perang. Sekolah swasta lainnya hanya dibolehkan membuka sekolah kejuruan dan bahasa.

Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara diubah namanya. Taman Dewasa menjadi Taman Tani. Sementara Taman Guru dan Taman Madya tutup. Sementara terhadap pendidikan Islam, Jepang berusaha mengambil simpati dengan sering mengunjungi pesantren sambil membawa bantuan.

Barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar militer diizinkan dan didukung Jepang. KH Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Moh Hatta diperkenankan mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Jepang juga mengizinkan berdirinya Pembela Tanah Air (PETA) yang merupakan cikal bakal TNI.

Doktrin yang diberikan Jepang kepada para pengajar adalah Hakko Ichiu yang artinya Delapan Benang di Bawah Satu Atap. Hakko Ichiu adalah ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya (termasuk Asia Tenggara) dalam satu kepemimpinan, yakni di bawah Kaisar Jepang.

Para pengajar di daerah-daerah diikutkan pelatihan di Jakarta. Setelah pulang kembali, mereka harus meneruskan ke rekan-rekan di daerah asalnya.

Jepang juga membentuk sekolah guru yang terdiri atas sekolah guru dua tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru empat tahun (cuutoo shihan gakko), dan sekolah guru enam tahun (koto shihangakko).

Selain Hakko Ichiu, Jepang juga memberikan doktrin lain yakni Nippon Seisyin atau latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Kemudian bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang. Juga ilmu bumi dengan perspektif geopolitik.

Jepang juga menerapkan tingkatan pendidikan baru. Setelah sekolah dasar enam tahun (kokumin gakko), ada sekolah menengah pertama tiga tahun dan sekolah menengah tinggi tiga tahun.

Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang mengajak tokoh pendidikan kala itu, Ki Hajar Dewantara sebagai penasihat bidang pendidikan. Sebab sebelumnya, ketika menduduki Manchuria dan China, Jepang menerapkan kurikulum Jepang. Kegagalan di China tak diulangi lagi.

Di Indonesia, Jepang bersedia mengakomodasi kurikulum lokal. Kendati demikian, ketika Jepang makin terimpit dalam perang, Jepang mengerahkan sendenbu (petugas propaganda). Tujuannya, menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia merdeka.

Jepang mewajibkan setiap siswa latihan disiplin militer keras seperti tentara Jepang. Siswa diwajibkan melakukan kinrohosyi atau kerja bakti. Mereka diminta mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan.

Pelatihan ini ditujukan agar siswa memiliki semangat Jepang (Nippon Seishin). Mereka juga harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, melakukan penghormatan untuk kaisar ke arah Tokyo, menghormati bendera Jepang Hinomaru, dan gerak badan taiso.

Dampak penjajahan Jepang terhadap pendidikan Indonesia

Bisa dibilang, dampakpenjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia cukup besar. Meskipun pada zaman Jepang jumlah sekolah menurut, tapi Jepang menghilangkan model sekolahnyang membeda-bedakan kelas sosial.

Karena itulah golongan miskin bisa sekolah -- sesuatu yang sulit dicapai ketika zaman Belanda.

Namun, tujuan Jepang dalam memberikan pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan kepentingan perangnya, seperti memproduksi tenaga kerja yang terampil dan mengajarkan doktrin militer. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Jepang dalam sistem pendidikan di Indonesia antara lain:

1. Perubahan Kurikulum Pendidikan

Jepang memperkenalkan kurikulum baru yang menekankan pada pelajaran-pelajaran seperti matematika, sains, dan militer. Sementara pelajaran-pelajaran yang dianggap tidak penting seperti bahasa Belanda, sejarah dan agama, disingkirkan.

2. Peningkatan Jumlah Sekolah

Jepang membangun banyak sekolah baru di Indonesia, termasuk sekolah-sekolah tinggi dan universitas, yang kini menjadi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Institut Teknologi Bandung.

3. Menerapkan Sistem Pendidikan Wajib

Jepang menerapkan sistem pendidikan wajib untuk anak-anak Indonesia. Meski begitu, dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena berbagai kendala, seperti faktor ekonomi dan geografis.

4. Peningkatan Kualitas Guru

Jepang juga meningkatkan kualitas guru dan melatih banyak guru baru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang baru didirikan. Meskipun Jepang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan di Indonesia, Jepang cenderung lebih mengutamakan kepentingan Jepang dan tidak memperhatikan kepentingan jangka panjang bagi Indonesia.

Selain itu, penerapan kurikulum yang tidak seimbang dan kurangnya pelajaran yang berhubungan dengan sejarah dan budaya Indonesia. Penghilangan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar mengakibatkan banyak orang Indonesia yang kesulitan berkomunikasi dengan bangsa asing setelah kemerdekaan.

Hal ini mengakibatkan Indonesia harus memulai kembali pendidikan nasional dengan merancang kurikulum dan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya bangsa Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ada banyak perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi pada bidang pendidikan saat Indonesia merdeka:

1. Sistem Pendidikan Nasional

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia membuat sistem pendidikan nasional yang mencakup pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan.

2. Pendidikan Dasar Wajib

Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia membuat undang-undang yang mewajibkan semua anak-anak usia 7-15 tahun untuk bersekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak-anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar.

3. Penggunaan Bahasa Indonesia

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, pendidikan di Indonesia lebih banyak menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Jepang saat masih dijajah.

4. Pendidikan Tinggi

Pemerintah Indonesia juga memperluas akses ke perguruan tinggi. Pada tahun 1950, Universitas Indonesia dibuka, yang menjadi universitas pertama di Indonesia. Selain itu, banyak universitas dan perguruan tinggi baru dibuka di seluruh Indonesia.

5. Kebijakan Kependidikan

Pemerintah Indonesia juga membuat berbagai kebijakan kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Begitulah artikel tentangbagaimana dampak penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat.