TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Adwin Gablon, SE, meminta kepada seluruh jajaran anggota fraksi PKB tetap fokus mengawasi kinerja-kinerja pemerintah daerah sesuai intruksi partai. 

"Fraksi sebagai perpanjangan tangan dari partai untuk bertanggung jawab kepada anggota dewannya. Saya selaku dimandatkan sebagai Ketua Fraksi PKB bertanggung jawab kepada anggota-anggota," ungkapnya kepada TIMES Indonesia, Rabu (12/3/2025).

Adapun bentuk tanggung jawab sebagai ketua fraksi, yaitu memperjuangkan hak-hak para anggota fraksi PKB dan mengawasi serta evaluasi kinerja dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada PKB. 

"Hal ini menjadi tugas dan fungsi yang diharapkan bisa memberikan kontribusi besar kami di lembaga untuk kepentingan visi-misi pembangunan daerah bersama eksekutif," terang anggota dewan dari Dapil IV Kecamatan Bayan ini.

Anggota fraksi PKB tersebar di alat kelengkapan dewan (AKD), ada yang menjadi unsur pimpinan AKD, dan ada menjadi anggota biasa serta menjadi Ketua DPRD KLU. Salah satunya dirinya sendiri menjadi anggota Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan. 

"Anggota Fraksi PKB terdiri enam orang yang tersebar di semua AKD dan pimpinan lembaga dewan. Sedangkan, saya sebagai anggota di Komisi II," jelasnya.

Di Komisi II, Adwin lebih menyoroti pada pendapatan asli daerah (PAD) baik bersumber pada pajak daerah maupun retribusi daerah. 

Ia menyoroti PAD saat ini masih sedikit meski setiap tahun mengalami kenaikan, namun masih banyak sumber-sumber PAD yang masih belum tersentuh oleh eksekutif. Bahkan, sudah ada yang tersentuh namun tidak dimaksimalkan dalam pemungutan. 

Karena itulah, ia menyarankan kepada eksekutif agar mendorong evaluasi regulasi dan perbaikan sistem retribusi daerah.

"Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) perlu ada perbaikan sistem oleh eksekutif," katanya.

Menurut Adwin, bidang investasi daerah serta pariwisata menjadi tulang punggung sumber PAD. Untuk meningkatkan PAD yang diharapkan, maka diperlukan memperbaiki regulasi dan sistem penarikannya. Sebab, bila masih digunakan pola sekarang masih banyak ruang bocornya sehingga tidak akan maksimal dalam memperbesar APBD 

"Dengan menguatnya APBD diharapkan pembangunan daerah dalam bidang SDM dan fisik dapat lebih banyak sehingga pekerjaan pembangunan kita kedepan makin terlihat hasilnya," imbuhnya. 

Sebagai anggota DPRD periode pertama, Adwin memiliki banyak harapan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dan secara khusus di konstituennya.

"Saya didukung oleh masyarakat, kawan-kawan dan keluarga sehingga terpilih sebagai wakil rakyat untuk mewakili mereka di jalur legislatif," ucapnya.

"Sekarang mencoba memberikan sentuhan dan kinerja terbaik atas kepercayaan yang diberikan mereka," tutupnya. (*)