TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan pendirian Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Untuk Jawa Barat, rencananya akan dibangun 30 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.

“Satu kabupaten satu Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat di Sekretariat Daerah Pemkab Bogor, Kamis (13/3/2025).

Sekolah ini akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal di sekitar lokasi Sekolah Rakyat. Indikator kemiskinan yang digunakan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu,” ujarnya.

Sekolah Rakyat dirancang dengan sistem asrama, tetapi tetap memungkinkan orang tua untuk menengok anaknya, terutama bagi siswa tingkat SD. Pemerintah juga akan menjamin bahwa sekolah ini sepenuhnya gratis, termasuk asrama, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan lainnya.

“Ke depan diharapkan jenjang pendidikannya SD, SMP, SMA,” kata Gus Ipul.

Setiap jenjang akan menampung 300-500 siswa, sehingga satu Sekolah Rakyat dapat memiliki hingga 1.000 murid. Pembangunan sekolah ini akan dimulai tahun ini, menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.

Saat ini, pemerintah sedang berkoordinasi dengan bupati dan wali kota untuk mengidentifikasi aset dan tanah yang bisa digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

“Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, Insya Allah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini,” katanya.

Selain 30 sekolah di Jawa Barat, rencananya akan ada tambahan satu hingga dua Sekolah Rakyat yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi. Dari sisi kurikulum, Sekolah Rakyat akan menerapkan standar yang setara dengan sekolah unggulan.

“Lagi dikombinasikan semua untuk membandingkan satu dengan yang lain, tapi acuannya sekolah unggulan,” katanya.

Target awal pendirian Sekolah Rakyat adalah 200 unit, dengan separuhnya dibangun oleh pemerintah dan sisanya oleh pihak swasta. Kabupaten Bogor menjadi salah satu prioritas dalam proyek ini.

Sekolah Rakyat akan menawarkan berbagai keunggulan, termasuk pendidikan karakter dan bela negara, kombinasi kurikulum nasional dan internasional, serta pendampingan bagi siswa setelah lulus.

“Fokus memutus transmisi kemiskinan,” tegas Gus Ipul.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, kemiskinan sering kali bersifat kultural, sehingga perlu intervensi pendidikan yang lebih kuat.

“Saya sambut baik sekolah ini,” kata Dedi.

Ia mencontohkan bahwa tanpa pendidikan yang tepat, anak dari keluarga miskin—seperti pengemis—bisa saja tumbuh menjadi pengemis juga. Oleh karena itu, perlu integrasi pendidikan yang lebih menyeluruh, termasuk membuka peluang bagi mereka untuk masuk akademi militer atau akademi angkatan udara.

Sebagai langkah awal, Dedi juga berencana merevolusi sistem pendidikan di Jawa Barat, termasuk mengubah jam masuk sekolah lebih pagi agar anak-anak terbiasa tidur lebih awal dan tidak begadang.

“Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam,” ujarnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar sekolah-sekolah favorit diisi 20 persen siswa dengan kemampuan akademik rata-rata. Tujuannya, agar mereka bisa berkembang lebih baik dengan bimbingan guru-guru berkualitas.

“Agar tergerek, guru favorit mengajar orang miskin agar menjadi siswa favorit,” tutupnya.