Projo: Program Koperasi Desa Merah Putih Bisa Bebaskan Petani dari Jerat Tengkulak
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk 70.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Adapun, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (7/3/2025) lalu.
Terkait hal itu, organisasi kemasyarakatan (Ormas) Projo menilai langkah ini bisa membebaskan para petani dari jeratan tengkulak
Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, mengatakan, pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
“Kopdes Merah Putih ini bukti kalau negara hadir untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Projo mendukung penuh Kopdes Merah Putih," kata Handoko di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Menurut dia, pembentukan 70.000 Kopdes Merah Putih merupakan langkah revolusioner Presiden Prabowo Subianto dalam mensejahterakan masyarakat desa dengan instrumen koperasi.
Bersamaan dengan itu, Presiden Prabowo mengembalikan peran koperasi sebagai ‘Soko Guru’ atau penopang perekonomian nasional.
Projo pun melihat perekonomian di perdesaan timpang karena sumber daya desa diisap berlebihan.
Petani memperoleh hasil kerjanya jauh lebih sedikit dari yang seharusnya.
Rentenir, tengkulak, pengijon, serta pinjaman online telah menyedot keuntungan 30-64 persen yang seharusnya dinikmati para petani.
“Ini karena koperasi dibiarkan lemah,” ujarnya.
Dia juga menyatakan data yang menunjukkan kalau masyarakat miskin mayoritas berada di desa, 13,01 juta orang dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta, merujuk pada data Biro Pusat Statistik (BPS) pada 2024.
Sedangkan dari total 75.753 desa di Indonesia, 13.215 di antaranya masuk kategori Desa Tertinggal (BPS, 2021). Di sisi lain, masyarakat desa adalah pemasok kebutuhan pangan nasional.
Handoko menjelaskan Kopdes Merah Putih akan menjadi solusi bagi segala permasalahan di desa, khususnya soal kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Koperasi, menurutnya, bahkan mampu membebaskan para petani dari jeratan tengkulak yang kerap memainkan harga sehingga merugikan produsen maupun konsumen.
“Pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih mesti didukung sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat desa,” jelas Handoko.
Sebanyak 70 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto akan menerima modal awal sebesar Rp 5 miliar dari bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan mendapatkan dukungan pembiayaan dengan bunga yang rendah.
"Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini akan ada dukungan pinjaman dengan biaya bunga rendah dari Himbara yang kalau enggak salah sekitar Rp 5 miliar," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, skema keuangan untuk Kopdes Merah Puith masih dalam tahap pembahasan.
Skema keuangan seperti mengenai angsurannya akan dibahas lebih lanjut dengan pihak Kementerian BUMN, Himbara, dan Kementerian Keuangan.
"Skema keuangan, pembiayaannya bagaimana, pembayarannya bagaimana, itu nanti akan kami bicarakan," ujar Budi.
Menurut dia, pembentukan Kodpes Merah Putih tidak bisa hanya mengandalkan dana desa karena banyak yang harus dibangun.
Budi mengungkap dana sebesar Rp 5 miliar dari Himbara akan digunakan untuk berbagai keperluan.
Di antaranya seperti pembangunan gedung, cold storage, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, pengadaan truk, dan kebutuhan logistik.
"Kalau untuk membangun satu gerai 5 miliar rupiah, kalau dana desa digelontorkan setahun 100 juta, berapa tahun jadi gerai itu? 50 tahun? Sudah [keburu] ganti presiden, ganti kepala desa, ganti bupati," ucap Budi.
Sebagai informasi, pada Maret-Juli 2025 merupakan masa pembentukan Kopdes Merah Putih yang meliputi pemetaan koperasi, potensi desa, modul perkoperasian, sosialisasi kopdes, pendampingan kelembagaan, dan konvensi nasional. Ini melibatkan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Peluncuran 70 ribu Kopdes Merah Putih akan dilaksanakan pada 12 Juli 2025 dalam perayaan Puncak Hari Koperasi Nasional.
Berikutnya adalah Masa Pengembangan yang dilakukan pada Agustus-Oktober 2025. Di tahap ini, ada pendampingan usaha dan SDM, proses bisnis, akses pembiayaan, tata Kelola kelembagaan, hingga jaringan usaha.
Pada November dan Desember 2025 merupakan tahap Monitoring dan Evaluasi.
