Jet Tempur Israel Serang Gaza, IDF Sebut Pejuang Palestina Tengah Tanam Bahan Peledak
TRIBUNNEWS.COM - Militer Israel, Senin (17/3/2025) menyatakan kalau mereka melancarkan serangan udara di Gaza tengah dan selatan dengan klaim kalau serangan itu menargetkan para pejuang Palestina yang berusaha menanam bahan peledak di dekat pasukan Israel yang ditempatkan di wilayah tersebut.
Menurut klaim IDF, satu serangan menghantam tiga pejuang Palestina di Gaza tengah saat mereka sedang menanam bahan peledak.
"Adapun serangan lainnya dari Israel menargetkan beberapa pejuang di Rafah, di Gaza selatan," kata pernyataan IDF dilansir RNTV, Senin.
Militer Israel telah melancarkan serangan hampir setiap hari di Gaza, meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari sebagian besar masih berlaku, dengan Israel dan Hamas menahan diri untuk tidak kembali berperang habis-habisan.
Pada hari Sabtu, serangan di kota Beit Lahia di Gaza utara menewaskan sembilan orang, termasuk empat wartawan Palestina, kata badan pertahanan sipil wilayah itu, dalam serangan paling mematikan di satu lokasi sejak 19 Januari.
Hamas mengutuk serangan hari Sabtu sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata".
Militer Israel mengklaim serangan tersebut mengenai “sel teroris”, dan menambahkan bahwa para pejuang Palestina mengoperasikan pesawat tanpa awak yang dimaksudkan untuk melakukan “serangan” terhadap pasukannya.
Organisasi-organisasi kemanusiaan yang beroperasi di wilayah Palestina meningkatkan kewaspadaan atas blokade dan pembatasan baru yang diberlakukan Israel yang mereka khawatirkan akan membuat pekerjaan mereka "hampir mustahil."
Seorang pejabat senior dari sebuah LSM internasional, yang berbicara secara anonim kepada AFP, menggambarkan situasi di Gaza sejak dimulainya agresi sebagai kemunduran yang cepat.
"Kami telah meluncur menuruni lereng yang curam, dan sekarang kami telah mencapai titik terendah. LSM memahami bahwa situasi ini tidak dapat diterima."
Pejabat itu meminta identitasnya dirahasiakan karena potensi dampak buruk terhadap operasi organisasi mereka di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang diblokade.
"Kemampuan untuk memberikan bantuan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan di Gaza, dikombinasikan dengan pembatasan akses di Tepi Barat, membuat kita merasa seperti sedang menyaksikan kiamat dunia," tambahnya.
"Ini seperti mencoba memadamkan bom nuklir dengan alat pemadam api."
Menurut LSM, Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah (COGAT) Israel, sebuah unit dalam Kementerian Pertahanan yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina, memperkenalkan sebuah rencana pada akhir Februari untuk merestrukturisasi distribusi bantuan kemanusiaan.
Langkah-langkah baru tersebut dilaporkan meningkatkan kontrol "Israel" atas operasi bantuan, termasuk pendirian pusat-pusat logistik yang terkait dengan militer dan pemeriksaan tambahan terhadap pekerja bantuan dan penerima bantuan.
Seorang pekerja dari sebuah LSM medis memperingatkan bahwa pembatasan tersebut akan membuat operasi "hampir mustahil secara logistik," mempertanyakan apakah mereka sekarang harus mengungkapkan rincian tentang pasien individu dan obat-obatan mereka.
Israel mengklaim kebijakan baru tersebut bertujuan untuk mencegah penjarahan dan penyitaan bantuan oleh kelompok bersenjata.
Namun, LSM berpendapat bahwa insiden semacam itu sangat minim dan solusi sebenarnya adalah meningkatkan pasokan bantuan—sesuatu yang telah diblokir Israel sejak 2 Maret.
Seorang pejabat LSM Eropa mengkritik asumsi "Israel", dengan menyatakan, "Klaim bahwa Hamas sedang membangun kembali kemampuannya melalui bantuan kemanusiaan sama sekali tidak benar. Bantuan tidak menyediakan roket atau senjata." Ia menambahkan, ""Israel" hanya menginginkan lebih banyak kendali atas wilayah ini."
COGAT belum menentukan kapan aturan baru tersebut akan berlaku dan belum menanggapi permintaan komentar.
Namun, arahan pemerintah yang mulai berlaku pada bulan Maret telah memperkenalkan proses pendaftaran yang lebih ketat bagi LSM yang menyediakan layanan bagi warga Palestina.
Arahan tersebut mengharuskan pembagian data yang luas tentang karyawan dan memberikan Israel hak untuk menolak anggota staf yang dianggapnya berusaha "mendelegitimasi" Israel.
Sejak 7 Oktober, LSM melaporkan bahwa tidak ada izin kerja yang dikeluarkan untuk staf asing mereka.
LSM yang beroperasi di wilayah Palestina menghadapi tantangan yang semakin meningkat setiap harinya.
Setidaknya 387 pekerja bantuan telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober, menurut perkiraan PBB terkini, dan beberapa di antaranya meninggal saat bertugas.
Dalam pernyataan kepada AFP, Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA—badan PBB untuk pengungsi Palestina, yang baru-baru ini dilarang oleh Israel—mengatakan, "Ada perdebatan yang sedang berlangsung di antara organisasi-organisasi kemanusiaan tentang seberapa jauh kita dapat melangkah sambil tetap setia pada prinsip-prinsip kita tentang kemandirian dan nondiskriminasi. Ini adalah diskusi yang kritis."
Amjad Al-Shawa, kepala Jaringan LSM Palestina, menekankan perlunya sikap bersatu melawan pembatasan baru tersebut, yang ia lihat sebagai upaya untuk melindungi "Israel" dari akuntabilitas.
Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bantuan kemanusiaan, Al-Shawa menggambarkan situasi tersebut sebagai "ancaman eksistensial" terhadap sektor tersebut, dan menekankan, "Nyawa menjadi taruhannya."
Pimpinan sebuah LSM internasional memperingatkan, "Garis merah telah dilewati."
Namun, pihak lain lebih berhati-hati dalam penilaian mereka. Seorang pekerja bantuan medis mencatat, "Jika kami melawan, kami akan dituduh anti-Semitisme," seraya menambahkan bahwa "sikap berprinsip tidak dapat bertahan terhadap kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar."
(oln/rntv/*)
