TIMESINDONESIA, WONOGIRI – Presiden Prabowo mencanangkan program sekolah rakyat yang rencananya akan diluncurkan pada tahun ajaran baru mendatang. Program sekolah rakyat bertujuan untuk menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin ekstrem sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan yang ada di masyarakat dan mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 mendatang.

Program sekolah rakyat yang sudah mulai di sosialisasikan menuai pro dan kontra. Bagi yang pro dengan kebijakan pemerintah bahwa Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi efektif untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dengan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, pemerintah berupaya memutus siklus kemiskinan yang seringkali diwariskan antar generasi.

Bagi yang kontra adanya sekolah rakyat akan membentuk segregasi di masyarakat. Dengan memisahkan antara sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya dikawatirkan akan memberikan stigma negatif bagi para siswa di sekolah rakyat dan akhirnya akan berdampak pada rasa percaya diri para siswanya.

Dengan adanya sekolah rakyat juga dikhawatirkan akan mengalihkan perhatian dan sumberdaya terhadap sekolah negeri yang ada. Hal ini karena rencannya sekolah rakyat akan memanfaatkan guru pengegrak yang saat ini sudah bekerja di sekolah-sekolah negeri.

Pro dan kontra adanya kebijakan sekolah rakyat ini perlu dijembatani agar program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ini tidak menimbulkan kegaduhan di dunia pendidikan. Beberap langkah yang dapat dilakukan diantaranya:

Pertama, Pengkajian mendalam dan partisipatif. Sebelum implementasi, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar pendidikan, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan memastikan bahwa program dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, serta mengurangi potensi resistensi.

Kedua, Peningkatan kualitas sekolah negeri. Alih-alih membangun sekolah baru, pemerintah dapat fokus pada peningkatan kualitas sekolah negeri yang sudah ada. Ini mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat menikmati pendidikan berkualitas.

Ketiga, Integrasi sosial dalam pendidikan. Penting untuk memastikan bahwa program pendidikan tidak menciptakan segregasi sosial. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong integrasi siswa dari berbagai latar belakang ekonomi dalam satu lingkungan belajar, sehingga mengurangi stigma dan meningkatkan kohesi sosial.

Keempat, Monitoring dan evaluasi berkala. Pelaksanaan program harus disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan dampaknya. Umpan balik dari berbagai pihak harus diperhatikan untuk perbaikan berkelanjutan.

Kelima,Transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus memastikan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk penggunaan anggaran. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program tersebut.

Keenam, Pendidikan inklusif. Mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang inklusif, yang dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok siswa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Ketujuh, Sosialisasi dan edukasi publik. Melakukan sosialisasi yang masif mengenai tujuan dan manfaat program untuk mengurangi miskonsepsi dan meningkatkan dukungan masyarakat.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan program sekolah rakyat dapat berjalan efektif dan efisien, serta mampu menjawab tantangan pendidikan di Indonesia tanpa menimbulkan segregasi atau diskriminasi.

Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

Namun, tantangan-tantangan yang ada, seperti potensi diskriminasi, tumpang tindih kewenangan, dan kebutuhan akan sumber daya yang memadai, harus diatasi dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Penting bagi pemerintah untuk terus berkomitmen dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai fondasi bagi kemajuan bangsa di masa depan.

***

*) Oleh : Dony Purnomo, SMAN 1 Purwantoro.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.