Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, memastikan pihaknya telah menyuarakan aspirasi publik terkait RUU TNI.

Dia memastikan soal apa yang dikatakan Presiden ke6 RJ Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipegang para kader Demokrat, khususnya yang ada di Komisi I DPR.

"Pertama kan wejangan beliau itu yang kita pegang teguh dalam membahas undang undang. Kedua bisa dilihat nanti sama teman teman media pasalnya secara eksplisit sudah menyampaikan hal itu jadi saya rasa sudah jauh baik," kata Rizki kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, revisi RUU tersebut sangat terbatas.

"DIMnya juga sudah bisa dicek masing masing karena ini sebenarnya revisinya sangat terbatas," kata dia

Dia juga menerangkan bagaimana operasi militer selain perang juga direvisi secara terbatas, termasuk soal isu prajurit aktif yang bisa ditempatkan di kementerian dan lembaga.

"Jadi kekhawatiran yang selama ini disuarakan juga itu yang kami tampung dan kami suarakan dalam rapat panja," kata Rizki.

"Tadi pagi koalisi masyarakat sipil datang ke DPR dan bilang rancangan ini sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyepakati Revisi UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk dibawa ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undangundang.

Keputusan ini diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (18/3/2025).

Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap rancangan revisi UU TNI ini. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, kemudian meminta persetujuan resmi dari peserta rapat.

"Selanjutnya, saya mohon persetujuannya. Apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya di bawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undangundang, apakah dapat disetujui?" tanya Utut.

"Setuju," jawab peserta rapat.

RUU TNI DPR Komisi I DPR RI menyepakati Revisi UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk dibawa ke rapat paripurna guna disahkan menjadi undangundang. Rapat ini digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). (Fersianus Waku) (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

Dalam RUU TNI, terdapat penambahan dua tugas pokok bagi TNI, yaitu membantu menanggulangi ancaman siber serta membantu dan menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) serta kepentingan nasional di luar negeri.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan agar TNI memiliki kewenangan untuk membantu penanganan penyalahgunaan narkotika. Namun, usulan tersebut ditolak dalam rapat Panitia Kerja (Panja) pada Senin (17/3/2025).

Revisi UU TNI ini juga mengatur posisi di kementerian dan lembaga negara yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI tanpa harus pensiun dari dinas kemiliteran. 

Setidaknya, ada 15 posisi yang tercantum dalam RUU tersebut, di antaranya:

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara

Kementerian Pertahanan

Sekretaris Militer Presiden

Badan Intelijen Negara (BIN)

Badan Sandi Negara

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Dewan Pertahanan Nasional (DPN)

Badan SAR Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Kejaksaan Agung

Mahkamah Agung