TRIBUNJATIM.COM - Aksi kecurangan pembeli di SPBU terkuak.

Dua pemuda asal Kabupaten Lebak, Banten, ditangkap Polda Banten karena diduga menyalahgunakan bio solar subsidi.

Mereka ketahuan membeli berulang kali menggunakan barcode atu QR MyPertamina yang berbeda.

Kedua pelaku, ER (19) dan AS (20), ditangkap saat beraksi di SPBU Pasir Gadung, Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (13/3/2025).

“Dua orang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis bio solar di SPBU Pasir Gadung,” kata Direktur Reskrimsus Polda Banten, Komisaris Besar Yudhis Wibisana, melalui keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025), melansir dari Kompas.com.

Aksi mereka terbongkar setelah petugas menerima laporan tentang mobil mencurigakan yang berulang kali mengisi bio solar.

Saat diperiksa, sebuah mobil boks Hino Fuso dengan nomor polisi B 9372 CDB ternyata telah dimodifikasi dengan tangki penampungan berkapasitas 3.000 liter.

Di dalam mobil juga ditemukan puluhan pasang pelat nomor kendaraan serta beberapa barcode MyPertamina di ponsel pelaku.

"Kedua pelaku ini mengisi BBM bio solar di SPBU secara normal menggunakan barcode dari Pertamina sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan sebanyak 145 liter," ujar Yudhis.

Namun, setelah pengisian, mereka memindahkan solar ke tangki penampungan di dalam boks menggunakan pompa.

Setelah tangki kosong, mereka berpindah ke SPBU lain, mengganti pelat nomor kendaraan, dan menggunakan barcode berbeda untuk membeli bio solar kembali.

"Saat diamankan, pelaku sudah mendapatkan bio solar sebanyak 2.520 liter hasil dari membeli di SPBU wilayah Jakarta Barat dan Tangerang sejak siang hari," kata Yudhis, didampingi Kasubdit Tipidter AKBP Reza Mahendra Setlig.

Saat ini, polisi masih berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain yang meloloskan aksi tersebut.

Kedua pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

"Ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar," tandas Yudhis.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan dan Badan Reserse Kriminal Polri menyegel sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025).

Selain penyegelan, Kemendag dan Polri mengamankan empat unit mesin pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) yang diduga tidak sesuai ketentuan.

“Kami mengamankan empat pompa ukur BBM untuk memastikan hak konsumen dapat terpenuhi, terutama mendekati Lebaran. Ini dikarenakan, pada momen ini biasanya terdapat peningkatan konsumsi oleh masyarakat,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam keterangan pers, Rabu.

Ekspose ini berawal dari aduan masyarakat terkait dugaan pemasangan alat tambahan pada mesin pompa ukur BBM.

Alat tersebut dapat memengaruhi hasil pengukuran saat konsumen mengisi BBM jenis media Pertalite dan Pertamax.

Alat tambahan berupa seperangkat modul yang terdiri atas satu pemutus arus listrik mini (Miniature Circuit Breaker/MCB), dua buah relay, dan sebuah alat berupa sakelar pintar mini (Mini Smart Switch).

Apabila alat diaktifkan, proses penakaran pompa ukur diperkirakan dapat berkurang sekitar 4 persen atau rata-rata 740 mililiter per 20 liter.

“Modus ini cukup baru, yaitu dengan menggunakan alat tambahan seperti remote, yang terhubung melalui telepon genggam, yang secara otomatis akan terhubung dengan sakelar pintar mini. Melalui telepon genggam, pengawas SPBU dapat menyalakan dan memfungsikan alat tambahan, sehingga memengaruhi penakaran,” ujar Mendag.

Mendag Budi mengatakan, Kemendag akan terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) metrologi legal di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin mengungkapkan, pelaku dapat dikenakan Pasal 62 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 2 miliar.

Pelaku juga dapat dikenakan Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda Rp 1 juta.