TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi sorotan karena adanya sejumlah perubahan krusial menyangkut eksistensi militer di sipil. Terbaru, muncul kabar adanya klausul wajib militer untuk setiap warga negara dalam RUU TNI yang akan segera diketuk palu oleh DPR RI itu. 

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya klausul wajib militer untuk setiap warga negara dalam RUU TNI. Dia menyebut semua pihak bisa melihat draf dari RUU TNI tersebut.

"Menurut saya enggak ada. Kan draftnya sudah ada," ujar Supratman usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Jakarta pada Rabu (19/3/2025) malam.

Dia pun memastikan tidak ada perubahan draf RUU TNI. Termasuk, tuduhan adanya wajib militer dalam RUU tersebut.

"Kalau seingat saya yang saya anu tuh enggak ada. Itu harusnya masuk di komponen cadangan," jelasnya.

Di sisi lain, Supratman menilai wajar jika negara akan menyelenggarakan wajib militer. Dia bilang, banyak negara yang menyelenggarakan wajib militer.

"Kalau wajib militer, semua negara juga sama," pungkasnya.

Dari draf RUU TNI yang beredar, klausul wajib militer ada pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) angka 8. Dalam klausul itu, TNI memiliki tugas memberdayakan wilayah pertahanan.

"Memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta," bunyi Pasal 7 ayat (2) angka 8.

Dalam penjelasan klausul itu dijelaskan, bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan yakni membantu Pemerintah menyelenggarakan wajib militer bagi warga negara.

"Yang dimaksud dengan 'memberdayakan Wilayah pertahanan' adalah:

a. membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi Wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta;

b. membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi Warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.